Polkam dan HAM

Polri Beri Sinyal Setop Kasus Dua Pemimpin KPK

Rabu, 15 November 2017 09:49 WIB Penulis: Gol/Mal/MTVN/P-4

MI/Arya Manggala

POLRI membuka peluang untuk menyetop kasus dugaan pemalsuan surat yang menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang. Hingga kini, kasus itu masih diusut.

"Apabila nanti dalam perjalanannya tidak ada bukti-bukti yang kuat, bisa saja dihentikan dengan SP3," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Setyo menegaskan dua pemimpin KPK itu masih berstatus terlapor. Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dalam kasus itu, kata Setyo, hanya tanda Polri akan mencari bahan keterangan sebanyak mungkin untuk membuat terang kasus.

Setyo mengatakan SPDP di Polri berbeda dengan KPK. Di lembaga antirasywah, SPDP dan sprindik di KPK menandakan sudah ada tersangka dalam suatu kasus. "Kalau di Polri, SPDP baru memberi tahu kejaksaan bahwa Polri masih menyidik suatu kasus," ucap Setyo.

SPDP laporan dugaan pemalsuan surat dengan terlapor Agus Rahardjo dan Saut Situmorang beredar ke kalangan media. SPDP itu dikeluarkan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim pada Rabu (8/11).

Dalam SPDP itu disebutkan, laporan yang melibatkan dua pemimpin KPK sudah naik ke tahap penyidikan terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: SP.Sidik/1728/XI/2017/Dit Tipidum pada 7 November 2017. Namun, status dua pemimpin KPK masih sebagai terlapor.

Polri mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/ 2017/Dittipidum yang diserahkan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo.

SPDP itu keluar setelah beredar surat perintah penyidikan untuk tersangka Novanto pada Senin (6/11). SPDP yang dikeluarkan pada 7 November dan ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Rudolf Nahak itu berkaitan dengan dugaan pembuatan surat palsu atau penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Agus dan Saut.

SPDP itu bermula dari laporan Sandy Kurniawan, advokat dari firma hukum Yunadi & Associates, pada 9 Oktober lalu. Laporan itu didasari surat permohonan pencegahan untuk Ketua DPR Setya Novanto.

Menko Polhukam Wiranto berharap penyidikan itu tak memicu kegaduhan politik. "Semuanya kan bisa diselesaikan dengan cara-cara tertentu yang masuk ke koridor hukum. Mau pilkada serentak, ayo jaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/11).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun meminta penyidik cermat dan tegas.

Komentar