Polkam dan HAM

Novanto Memilih di DPR ketimbang ke KPK

Rabu, 15 November 2017 09:29 WIB Penulis: Astri Novaria

Antara/Wahyu Putro A

HARI ini KPK menjadwalkan pemanggilan Setya Novanto sebagai saksi kasus dugaan korupsi KTP-E. Namun, Ketua Umum Partai Golkar itu lebih memilih untuk membuka rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR.

"Begitu yang kita rencanakan, biasanya yang membacakan ketua," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Menurut Agus, jika berhalangan hadir dan tidak dapat membacakan pidato pembukaan rapat paripurna, Novanto dapat digantikan pimpinan lainnya yang datang. Hal itu boleh dilakukan lantaran pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial.

"Jadi tidak ada masalah seandainya Novanto tidak hadir. Kami yakin tanpa kehadiran dia, rapat paripurna tetap berjalan dan kami melaksanakan agenda rapat pembukaan sesuai dengan apa yang diagendakan," jelasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini menyebut Novanto amat mungkin tak akan memenuhi panggilan KPK. "Karena sudah bersurat, pasti pedoman dia itu (izin presiden). Lagi pula biasanya setiap pembukaan (masa sidang DPR) hadir, ya. Kalau pembukaan biasanya ketua kan dan ada wakil-wakilnya kecuali kalau beliau sakit, baru diganti.''

Selain Novanto, KPK batal memeriksa Deisti Astiani Tagor Jumat (10/11) karena sakit. Istri Novanto itu sedianya diperiksa sebagai saksi kasus korupsi KTP-E dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyi-dik telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Deisti dalam kapasitasnya sebagai mantan komisaris PT Mondialindo Graha Perdana. Pemeriksaan akan dilakukan pada Senin (20/11).

"Penyidik akan memanggil kembali untuk diperiksa pada Senin depan. Kami ingatkan agar yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan hadir memenuhi panggilan penyidik," jelas Febri.

Nama Deisti sebagai pemilik PT Mondialindo Graha Perdana mencuat setelah Novanto dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pada Jumat (3/11).

Saat itu, jaksa KPK mencecar Novanto soal kepemilikan saham Deisti dan anaknya, Reza Herwindo, di PT Mondialindo Graha Perdana.

Dalam sidang, jaksa KPK menyebut istri dan anak Novanto memiliki 50% dan 80% saham PT Mondialindo Graha Perdana. Perusahaan itu diketahui sebagai pemegang saham PT Murakabi Sejahtera, salah satu peserta tender proyek KTP-E.

Tak hanya itu, pada persidangan tersebut Novanto mengakui pernah menjadi komisaris di PT Mondialindo Graha Perdana pada 2000-2002. Namun, dia berkelit istri dan anaknya ikut dalam kepemilikan perusahaan tersebut.

Tidak menghambat

Perlawanan Novanto kepada KPK juga dilakukan kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi. Kemarin, Fredrich mewakili Novanto menggugat UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi.

Ada dua pasal yang digugat Novanto, yakni Pasal 46 ayat 1 dan 2, dan Pasal 12. Pasal 46 mengatur soal proses hukum di KPK yang dapat mengesampingkan aturan UU lain. Pasal 12 mengatur kewenangan KPK dalam menyadap hingga mencegah ke luar negeri.

Dalam gugatannya, Novanto menganggap kedua pasal itu mengesampingkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menanggapi hal itu, KPK siap menghadapi gugatan Novanto. (MTVN/Ant/P-2)

Komentar