Polkam dan HAM

DPR Sebut UU Pemilu Penuhi Rasa Keadilan

Rabu, 15 November 2017 09:13 WIB Penulis: Ric/P-1

MI/Susanto

DPR berpendapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat 3 terkait dengan verifikasi partai politik tidak bertentangan dengan konstitusi. Pasal tersebut telah memenuhi keadilan bagi parpol, tidak seperti yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi.

"Bahwa Pasal 173 UU Pe-milu tidak mengatur penyederhanaan parpol karena justru Pasal 173 UU Pemilu membuka ruang, baik partai lama maupun partai baru untuk dapat menjadi parpol peserta pemilu lewat verifikasi secara administrasi oleh KPU," ucap anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan keterangan DPR dalam persidangan yang digelar di Mahkamah Konstitusi, kemarin.

Uji materi pasal itu digelar di MK dengan Nomor 67/PUU-XV/2017. Menurut Dasco, DPR tetap memandang pasal 173 memiliki nilai pemanfaatan.

Disebut Dasco, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan perkiraan biaya untuk verifikasi faktual parpol dapat mencapai Rp600 miliar.Oleh karena itu, pembentuk undang-undang merumuskan pasal a quo untuk penghemat-an anggaran negara.

Lagi pula, dikatakan Dasco seusai sidang, definisi dari verifikasi dalam pasal a quo adalah verifikasi penelitian administrasi. Oleh karena itu, tahapan registrasi dan verifikasi yang sedang dijalani parpol saat ini sudah menunjukkan implementasi tersebut.

"Seharusnya DPR beranggapan bahwa kalau tahapan itu penelitian administrasinya sudah dilakukan, sebenarnya dari hasilnya itu bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu."

Dengan ketentuan UU Pemilu, Dasco menyatakan terdapat perlakuan yang sama antara parpol lama peserta Pemilu 2014 dan parpol baru. Bahkan, ada parpol lama yang dinyatakan tidak lengkap oleh KPU.

Direktur Eksekutif Yayasan Perludem Titi Anggraini yang hadir sebagai saksi menilai registrasi parpol di KPU saat ini pun masih belum menunjukkan keadilan. Pasalnya, parpol lama hanya diverifikasi faktual di daerah otonomi baru maupun jika terdapat pengaduan data ganda. "Berarti kan dia enggak menjalani apa yang seperti dijalani parpol baru," ucap Titi.

Titi juga meminta pencantuman verifikasi faktual harusnya mempertimbangkan aspek rasionalitas. Menurutnya, tidak adil jika verifikasi faktual tidak dilakukan hingga kecamatan.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam persidangan menyatakan sejak pemilu lima tahun lalu, KPU sudah mengajukan draf PKPU untuk melakukan varifikasi faktual hingga kecamatan. Namun, hal itu ditolak DPR.

Komentar