Polkam dan HAM

Kasus HAM Berat Jadi Prioritas

Rabu, 15 November 2017 07:38 WIB Penulis: Golda Eksa

Klik gambar untuk memperbesar. -- Grafis/MI

KOMNAS HAM berjanji memberikan perhatian khusus dan menuntaskan pelbagai kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Air. Salah satu upaya tersebut ialah melakukan koordinasi dengan Presiden, kementerian terkait, dan Jaksa Agung.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat menggelar jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin. Acara tersebut sekaligus memaparkan langkah awal pembaruan dan komposisi kepengurusan periode 2017-2022.

Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 yang sebelumnya dipilih Komisi III DPR sepakat untuk membangun lima komitmen bersama. Keputusan yang diawali proses musyawarah itu diperoleh setelah tujuh komisioner terpilih melaksanakan sidang paripurna perdana pada 13 November 2017.

"Pertama, akan dilakukan optimalisasi pada upaya peningkatan pelayanan publik yang mencakup penegakan dan pemajuan HAM. Kedua, kasus-kasus pelanggaran HAM berat mendapatkan perhatian khusus, baik yang penyelidikannya telah dituntaskan maupun yang penyelesaiannya dalam proses penyelidikan oleh tim bentukan Komnas HAM," ujar Ahmad. Ketiga, sambung dia, Komnas HAM tetap melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi, seperti pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, serta fungsi mediasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya atau meluasnya kasus-kasus pelanggaran HAM dan menonjolkan aspek pemajuan HAM di Indonesia. Keempat, Komnas HAM pun menegaskan komitmen independensi dan imparsialitas kelembagaan dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang, khususnya saat memasuki masa tahun politik pada pilkada serentak 2018, serta pemilihan anggota legislatif dan pilpres 2019.

"Kelima, Komnas HAM sangat menyadari peran serta publik yang signifi kan dalam usaha pemajuan dan penegakan HAM. Oleh karenanya, dukungan dan partisipasi publik sangat kami harapkan dari semua pihak. Komnas HAM akan terbuka terhadap segala ide, gagasan, dan kerja sama dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM," kata dia.

Segera koordinasi

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara menambahkan Komnas HAM secepatnya akan menemui Presiden Joko Widodo serta berkoordinasi dengan Jaksa Agung HM Prasetyo dan sejumlah menteri terkait untuk membahas sejumlah kasus.

"Kita akan berkonsultasi khususnya dengan Kejaksaan Agung. Tujuannya agar berkas yang kami proses dapat layak untuk ditindaklanjuti. Kami juga akan meminta disediakannya political will dari Presiden supaya dapat berkerja lebih baik," imbuhnya. Komisioner Pengkajian dan Penelitian pada Subkomisi Pemajuan HAM Mochammad Choirul Anam menyatakan Komnas HAM membutuhkan political will lantaran selama ini terbentur pada keterbatasan ranah dan wewenang ketika menangani sebuah persoalan. Ia memandang masih terbuka peluang untuk menyelesaikan kasus HAM berat dengan mengedepankan jalur rekonsiliasi dan yudisial. Sejauh ini ada sembilan berkas kasus yang belum diputuskan akan diselesaikan menggunakan metode apa.

"Prinsipnya ialah semua kasus kita tangani dan bukan hanya kasus HAM berat saja. Ada sembilan berkas (kasus HAM berat) yang belum kita diskusikan. Kita mengharapkan partisipasi publik dan secepatnya hal itu akan diselesaikan," pungkas Choirul Anam.

Komentar