Ekonomi

Hentikan Diskriminasi Produk Kelapa Sawit

Rabu, 15 November 2017 06:09 WIB Penulis: Pol/Mtvn/X-11

AFP/POOL/BULLIT MARQUEZ

PRESIDEN Joko Widodo meminta Uni Eropa menghentikan kebijakan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

"Resolusi parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, tetapi juga merusak citra negara produsen sawit," ujar Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Manila, Filipina, kemarin.

Jokowi menyebut terdapat 16 juta orang di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada sektor kelapa sawit. Sebanyak 42% produksi minyak sawit juga dihasilkan petani kecil di perdesaan. Pernyataan Jokowi tersebut mendapat dukungan penuh dari PM Malaysia Najib Razak.

"Indonesia memahami pentingnya isu sustainability kelapa sawit. Berbagai kebijakan terkait sustainability telah dibuat, termasuk sistem pengelolaan perkebunan dan industri kelapa sawit secara berkelanjutan di Indonesia atau Indonesian sustainable palm oil," ungkap Jokowi.

Produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) saat ini mengalami 187 hambatan nontarif dan produk turunan CPO mengalami 171 hambatan nontarif di negara-negara mitra dagang Indonesia.

Sebelumnya, pada Maret 2017, parlemen Uni Eropa menyebut kelapa sawit Indonesia merusak lingkungan karena diproduksi dengan cara mengonversi hutan alam dan lahan gambut sehingga menyebabkan kebakaran berulang.

Pemerintah Indonesia kemudian menyampaikan nota protes atas sikap parlemen Uni Eropa tersebut.

Di sisi lain, Presiden Jokowi kemarin juga meminta Korea Utara menghentikan rencana uji coba nuklir dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. "Dari segi politik dan keamanan kita paham betul adanya titik-titik yang rentan ketegangan, antara lain Semenanjung Korea. Posisi Indonesia dan ASEAN sudah sangat jelas terhadap situasi di Semenanjung Korea," kata Jokowi.

Komentar