Polkam dan HAM

Pengguna Media Sosial Harus Memiliki Etika

Rabu, 15 November 2017 06:04 WIB Penulis: BY/Gol/Mtvn/Ant/X-11

ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra

PARA pengguna media sosial di Tanah Air harus memiliki etika dalam menggunakan jejaring tersebut.

"Kebebasan tidak sebebas-bebasnya, dibatasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE mengharuskan pengguna hati-hati," kata M Saptono selaku ketua majelis hakim sesaat sebelum membacakan vonis terhadap Buni Yani di Bandung, kemarin.

Selaku terdakwa kasus pengeditan dan penyebaran video mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Buni Yani divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara karena dinilai memenuhi unsur Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 tentang UU ITE.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Buni Yani sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran. Dengan sengaja melawan hukum, mengubah, menambah, mengurangi milik orang lain atau milik publik. Menjatuhkan pidana kepada Buni Yani dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan," kata Saptono.

Vonis itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta vonis dua tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider tiga bulan. Majelis hakim juga menyatakan tidak menahan Buni Yani karena kuasa hukum terdakwa akan melakukan banding.

Majelis hakim menyebut sejumlah hal yang memberatkan seperti timbulnya keresahan umat beragama akibat unggahan terdakwa, Buni Yani merupakan seorang dosen yang seharusnya memberi contoh baik, serta terdakwa tidak pernah mengaku bersalah. Hal-hal meringankan ialah terdakwa belum pernah dihukum serta mempunyai tanggungan keluarga. Terkait dengan vonis itu, Buni Yani menyatakan tidak menerima dan akan banding.

Sidang terakhir yang dihadiri politikus Amien Rais, pengacara Eggi Sudjana, dan anggota DPD RI Fahira Idris itu juga diwarnai keributan singkat antara pendukung Buni Yani dan sejumlah awak media.

Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Bandung Yesmil Anwar menilai wajar soal tidak adanya perintah penahanan Buni Yani. Selain bukan kasus besar, majelis hakim memperhatikan resistensi di masyarakat. "Tapi kalau mulai kembali melakukan agitasi, menghasut, hakim bisa dimintakan untuk menahan," ujarnya.

Tonton videonya:

Komentar