Megapolitan

Sah, Dana PMD di BUMD Dihapus

Rabu, 15 November 2017 10:10 WIB Penulis: Sri Utami

MI/Arya Manggala

RAPAT Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, kemarin, akhirnya menyetujui anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk sepuluh badan usaha milik daerah (BUMD) dikurangi dan ditiadakan.

Keputusan itu diambil setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami defisit anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari total anggaran sebelumnya yang dibutuhkan senilai Rp76,78 triliun.
Dari pengurangan anggaran PMD, rapat anggaran tersebut akhirnya menyepakati anggaran KUA-PPAS 2018 senilai Rp77,1 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan anggaran PMD untuk BUMD akan digunakan untuk program sekaligus pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat. Di samping itu, kinerja 23 BUMD selama ini dinilai minim prestasi dan keuntungan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terkait dengan kinerja.

“Keputusan ini digunakan untuk program yang disusun terkait langsung dengan pelayanan publik, penguatan ekonomi, sehingga alokasi penyertaan modal ini memberikan manfaat langsung,” ujar Anies seusai rapat anggaran, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Menurut Anies, semua program kerja dan janji kampanyenya sudah diakomodasi dalam dokumen KUA-PPAS 2018. Pembahasan dalam rapat yang berlangsung sekitar 9 jam itu dinilai Anies menjadi pembuka komunikasi untuk membangun hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif.

“Tanpa ada Pak Prasetio dan Triwisaksana bisa jadi program kami tidak jalan. Ini menjadi contoh bahwa dewan memiliki ke-legowo-an pergantian kepemimpinan dan program yang dijanjikan harus ter­akomodasi pun secara formal itu belum ada RPJMD,” paparnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyetujui keputusan penghapusan dan pengurangan anggaran PMD tersebut. Namun, dia menegaskan Anies Baswedan agar maksimal menyerap anggaran itu untuk kepentingan masyarakat.

Kajian mendalam

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menegaskan penyusunan KUA-PPAS 2018 sudah melalui rapat pembahasan di tingkat komisi dan subbanggar. Hal itu termasuk penghitungan untuk menutup defisit anggaran senilai Rp2,5 triliun yang diambil dari anggaran PMD sejumlah BUMD.

“Hasil penghitungan ini tidak tiba-tiba ada, tapi sudah melalui berbagai pembahasan KUA-PPAS dari tingkat paling bawah sampai bisa dibahas di sini,” jelasnya.

Dia menerangkan pendapatan daerah 2018 senilai Rp66,6 triliun atau naik Rp1,7 triliun dari pendapatan tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut yakni pendapatan asli daerah terdiri dari 13 jenis pajak senilai Rp83,1 triliun dan retribusi Rp689 miliar.

“Angka ini sudah dikaji dengan teliti termasuk belanja tidak langsung dan langsung yang memprioritaskan KJP public service obligation,” jelasnya.

Sementara, anggota Komisi C Ruslan Amsyari mengungkapkan beberapa BUMD mendepositokan anggaran yang urung digunakan untuk menjalankan program. “Salah satunya Jakpro yang meng­endapkan Rp650 miliar. Anggaran itu awalnya digunakan untuk akuisisi Pal Jaya, tapi tidak. Itu harus dikembalikan plus bunganya,” ungkapnya. (J-3)

Komentar