Nusantara

Dana Desa Rawan Ditilap di Lembata

Rabu, 15 November 2017 08:40 WIB Penulis: Alexander P Taum

Ilustrasi

DANA desa yang digulirkan pemerintah banyak diselewengkan dan dikorupsi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dana desa yang disalahgunakan mencapai Rp1,8 miliar untuk tahun anggaran 2016.

Hasil temuan inspektorat menyebutkan bahwa hampir seluruh desa di Kabupaten Lembata menyelewengkan dana desa. Data tersebut juga menyebutkan enam desa di Kecamatan Nagawutun, yaitu Desa Bolibean, Ileboli, Atawi, Twaowutung, Pasir Putih, dan Desa Riabao, paling besar menyelewengkan dana desa yakni sebesar Rp450 juta.

Wakil Bupati Lembata Thomas Olay Langoday meminta para kepala desa yang bermasalah segera membereskan laporan penyelewengan dana desa hasil temuan inspektorat.

“Berdasarkan temuan Inspektorat Lembata, setelah melakukan pemeriksaan pengelolaan dana desa 2016, ditemukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp1,8 miliar, dan ini hampir di seluruh Lembata. Saya minta kepala desa bermasalah harus membereskan hasil temuan ini. Jika tidak, kasus ini akan dibawa ke jaksa untuk diproses hukum,” kata Olay, kemarin.

Saat berbicara di hadapan Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur serta seluruh kepala desa dan BPD se-Kabupaten Lembata, kemarin, Olay meminta semua kepala desa yang bermasalah agar menandatangani surat pernyataan di atas meterai 6.000 untuk menyelesaikan temuan tersebut sampai akhir 2017.

“Saya minta semua camat untuk memanggil kepala desa yang bermasalah untuk menyelesaikan temuan ini. Saya beri waktu sampai akhir tahun,” tegasnya.

Bongkar kios

Masih terkait dengan dana desa, sebanyak 14 kios di Jalan Raya Warungaen, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dibangun dengan dana desa sebesar Rp260 juta dibongkar paksa. Pembongkaran disebabkan 14 kios itu dibangun di atas lahan sempadan sungai. “Sudah tiga kali diperingatkan agar menghentikan pembangunan kios di sepadan sungai tersebut karena melanggar Perda Provinsi Jateng Nomor 8 Tahun 2009 terkait irigasi,” kata Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Provinsi Jateng, Siswadi Suryanto.

Kepala Desa Warungasem, Muhammad Huda, yang menyaksikan pembongkaran mengatakan pembangunan kios tersebut telah mendapat izin dari kecamatan. “Sebelum dibangun telah dikonsultasikan ke inspektorat dan setelah mendapatkan izin baru dilaksanakan pembangunan,” ujarnya.

Pada bagian lain, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan sedikitnya 16 peternak sapi dari Pacitan. Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan kini ditahan di Rutan Medaeng, Sidoarjo.

“Mereka tersangkut kasus korupsi kredit usaha peternak sapi,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan di Surabaya, kemarin. Mereka melakukan korupsi berawal saat Bank Jatim menyalurkan usaha kredit peternak sapi pada 2010 sebagai program pemerintah. Sebanyak 18 peternak mendirikan kelompok sapi yang terbagi menjadi dua. Total bantuan yang diterima Rp5,3 miliar. Karena tidak memiliki pengalaman dalam beternak, akhirnya banyak sapi yang mati. Para peternak tersebut kemudian panik dan menjual sapi-sapi tersebut. Uang hasil penjualan dipakai untuk kepentingan pribadi. (AS/FL/BB/TS/N-3)

Komentar