Ekonomi

Kementerian ATR Kebut Sertifi kasi Tanah

Rabu, 15 November 2017 08:30 WIB Penulis:

DOK ATR/BPN

KURANG dari dua bulan menuju akhir 2017, program sertifikasi tanah belum mencapai separuh target dari target 5 juta bidang
tanah milik masyarakat. Hingga pertengahan November, baru sekitar 2 juta bidang tanah yang telah tesertifikasi.

Meski demikian, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengaku masih optimistis target yang ditetapkan dapat diraih. “Kami tetap yakin. Kalau misalnya tidak bisa 100%, mungkin 90% bisa tercapai karena memang tidak ada bujet pemerintah yang bisa sampai 100%,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian ATR, Jakarta, kemarin.

Yang terpenting baginya ialah kini pemerintah bersama seluruh pihak terkait terus melakukan pemetaan secara terperinci untuk memastikan tanah yang bisa disertifi kasi dan yang tidak.

“Karena ada banyak yang sudah kami ukur, ketika mau dikeluarkan sertifi katnya tidak bisa karena masih sengketa. Kami juga harus memastikan bahwa pemiliknya ada di Indonesia karena jika berada di luar negeri, sertifikat tidak bisa dikeluarkan,” tuturnya.

Dengan pengalaman yang telah dilalui, Sofyan meyakini capaian sertifikasi lahan akan lebih baik dari tahun ini. Pada 2018 pemerintah menargetkan untuk menyertifikasi 7 juta bidang tanah dan 9 juta pada tahun berikutnya.

Sejauh ini, ucap Sofyan, gerakan sertifikasi tanah menjadi bola salju di daerah karena masyarakat bisa merasakan betapa besarnya manfaat dari program itu. Dengan adanya sertifikat, konfl ik yang terjadi akibat persoalan sengketa tanah kini bisa ditekan. Masyarakat pun dapat memiliki akses langsung ke perbankan dengan menjaminkan sertifat tanah mereka.

“Selama ini orang kecil itu punya tanah 50 meter, 100 meter, tapi tidak bisa dimanfaatkan karena tidak punya sertifikat.
Terpaksa mereka ke rentenir dengan bunga yang tinggi sekali, padahal ada KUR dengan bunga 9% jika mereka bisa manfaatkan sertifikat,” tuturnya.

Dengan program sertifikasi tanah, penataan ruang menjadi lebih mudah karena terdata dengan baik sehingga pemerintah
dapat merencanakan kebijakan pembangunan infrastruktur dengan lebih jelas. (Pra/E-1)

Komentar