Ekonomi

Inalum Segera Jadi Holding Tambang

Rabu, 15 November 2017 08:20 WIB Penulis: Erandhi Hutamo Saputrama

ANTARA

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang pembentukan holding pertambangan,
kemarin.

Dengan demikian, rencana pemerintah untuk menyerap saham divestasi PT Freeport Indonesia (FI) dapat dijalankan holding pertambangan itu bersama konsorsium. Dasar hukum pembentukan holding tambang itu tercantum di Lembaran Negara Nomor 299 dengan perincian PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium.

“Iya sudah diundangkan per hari ini (kemarin),” ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno kepada Media Indonesia, kemarin.

Dengan telah diundangkannya PP tersebut,proses pembentukan holding tambang tinggal menunggu rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang dilakukan serentak oleh tiga BUMN pada 29 November mendatang. Ketiga BUMN tersebut ialah PT Aneka Tambang (persero) Tbk (Antam), PT Timah (persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (persero) Tbk.

Seperti dikutip dalam surat panggilan RUPSLB ketiga BUMN tersebut kemarin, agenda RUPSLB tiga BUMN itu akan serentak membahas mengenai perubahan anggaran dasar perseroan terkait dengan perubahan status persero menjadi nonpersero sehingga nantinya tiga BUMN itu akan menjadi anak usaha dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

RUPSLB itu juga akan membicarakan penyertaan modal negara (PMN) ke dalam modal saham Inalum yang akan menjadi induk holding BUMN pertambangan. “Ada beberapa proses administrasi yang sedang dibereskan. Tapi betul nanti setelah RUPSLB kemudian terbentuk holding (tambang) dengan Inalum sebagai induk perusahaan,” ungkap Fajar.

Tancap gas

Untuk diketahui, sejak Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Dirut Inalum pada 13 September lalu, realisasi pembentukan holding tambang seakan tancap gas. Rini menilai pembentukan holding itu akan memperkuat perusahaanperusahaan BUMN tanpa membebani negara. Sinergi yang kuat dari pembentukan holding itu akan mendorong pengembangan arus kas internal secara menyeluruh.

“Kalau targetnya menjadi pemain dunia, tambang milik negara itu masih kecil, bahkan jika dibandingkan dengan swasta pun kecil. Maka kalau membentuk holding akan sedikit lumayan besar,” ungkapnya.

Selain itu, pembentukan holding juga menciptakan efi siensi melalui penggunaan alat produksi bersama dalam kegiatan operasional sehingga biaya produksi dapat ditekan. “Tujuannya bukan berkompetisi secara domestik, melainkan secara internasional. Kita negara ketiga terbesar dalam populasi, sudah seharusnya punya perusahaan kaliber dunia,” tuturnya.

Setelah terbentuk, salah satu agenda besar holding tambang tersebut ialah membeli divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 41%. Sebesar 9,36% saham PT PT Freeport Indonesia sudah jadi milik pemerintah. Jadi, nantinya total saham yang
dimiliki 51%. (E-1)

Komentar