Polkam dan HAM

Rebut Ruang Publik dari Kaum Radikal

Selasa, 14 November 2017 22:59 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

MI/Rommy Pujianto

ARUS konservatisme dan eksklusivisme menguat di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Hal itu menjadi salah satu penyebab mudahnya masyarakat bersikap intoleran dan menerima paham-paham radikal.

"Di satu sisi, kita menjadi taat, dan ibadah dengan lebih baik. Tapi, di sisi lain kita menjadi mudah intoleran terhadap orang yang berbeda. Beragama memang harus pada ajaran masing-masing, tapi ketika itu salah diterapkan di ruang publik, itu menimbulkan persoalan," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di Jakarta, Selasa (15/11).

Menurut dia, berkembangnya intoleransi dan radikalisme di kalangan masyarakat juga disebabkan lemahnya wacana tandingan dari kalangan moderat. Selama ini, baik ruang publik maupun 'ruang-ruang pertemuan' di dunia maya kerap dikuasai tokoh-tokoh intoleran.

"Sedangkan kyai-kyai NU, tokoh-tokoh moderat dari Muhammadiyah malah tidak dikenal. Padahal, mereka tokoh yang toleran dan punya keilmuan yang tinggi. Karena itu, harus ada dorongan agar mereka kembali tampil. Rebut kembali ruang publik yang dikuasai kelompok-kelompok intoleran dan penyebar radikalisme," tuturnya.

Lebih jauh, Bonar mengatakan, berkembangnya intoleransi dan radikalisme juga disebabkan pembiaran oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Demi meraih keuntungan elektoral, kepala daerah kerap 'bersekutu' dengan tokoh-tokoh intoleran yang memiliki basis massa yang besar di daerah mereka.

"Demi kepentingan pemilu dan pilkada mereka cenderung melakukan pembiaran terjadinya intoleransi. Kalau pemerintah di tingkat lokal terus seperti ini, sulit menghentikan bentuk intoleransi di kalangan publik. Ini tidak boleh dibiarkan," tandasnya. (OL-4)

Komentar