Polkam dan HAM

KPK Dinilai Lakukan Pembangkangan Konstitusi

Selasa, 14 November 2017 22:31 WIB Penulis: Astri Novaria

ANTARA

TINDAKAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan hadir memenuhi panggilan Pansus Angket KPK memberikan contoh yang tidak benar sebagai lembaga penegak hukum.

"Padahal kan tinggal konfirmasi temuan-temuan Pansus ke KPK. Kalau KPK tidak datang, maka ini tontonan, ajakan pada masyarakat untuk tidak perlu taat hukum. Jangan salahkan kalau orang tidak mau datang dipanggil KPK Ini sudah ada gejalanya," ujar Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam diskusi bertajuk 'Pansus Angket Apa Lagi?' di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/11).

Fahri juga mengkritik KPK yang selalu menyeret Presiden Joko Widodo untuk masuk proses penegakan hukum. Ia juga mengingatkan kepada Presiden untuk berhati-hati dalam bersikap, terlebih pada persoalan hukum yang menjerat pimpinan KPK.

Ia menilai, saat ini Presiden mendapatkan masukan-masukan dari orang yang salah dan selalu diseret untuk mengintervensi, jika pimpinan KPK tersandung dalam kasus hukum.

"KPK selama ini membangun citra selalu bersih dan tidak boleh kelihatan salah. Kartu trufnya, langsung datang ke Presiden. Tanpa disadari Presiden telah diseret untuk mengintervensi proses penegakan hukum. Harusnya apa yang terjadi jalan saja. Hati-hati Pak Jokowi, Anda bisa masuk ke pasal impeachment, dari awal sudah diseret, tolong sekarang jangan mau diseret," paparnya.

Lebih lanjut, Fahri menilai KPK juga terlalu dalam mencampuri urusan Presiden, di mana awal menjabat sudah memberikan laporan berupa nilai terhadap nama-nama calon menteri yang akan ditunjuk Jokowi untuk mengisi kabinetnya.

"KPK mencoret daftar nama kabinet awal, ada yang pakai tanda merah, hijau, kuning, sehingga Presiden tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menilai sikap KPK yang enggan memenuhi panggilan pansus merupakan sebuah sikap pembangkangan terhadap konstitusi.

Menurutnya, kalau lembaga antirasywah telah berbuat demikian, wajar saja apabila ada orang yang tak mau patuh datang kalau dipanggil KPK. Masinton enggan menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud orang yang tak patuh terhadap KPK.

"Dengan KPK tidak datang memenuhi panggilan Pansus Hak Angket itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi. Dia (KPK) sedang mengajarkan kita semua untuk tidak patuh kepada konstitusi. Jadi, kalau ada orang yang tak mau datang panggilan KPK, wajar saja kalau saya melihatnya. Karena memang KPK yang mengajarkan begitu," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai KPK telah melakukan tirani dalam penegakkan hukum di Tanah Air. Menurutnya, KPK kerap bertindak seolah-olah yang paling benar dibandingkan institusi penegak hukum lainnya.

Berdasarkan temuan Pansus Angket KPK, sambung Masinton, sudah sangat jelas dan gambalng terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan KPK. Namun di sisi lain, KPK menganggap bahwa temuan Pansus tersebut seolah tidak jadi masalah.

"Sebuah institusi yang menafikan transparansi dan akuntabilitas yaitu KPK. Temuan Pansus sudah jelas dan gamblang mengenai pelanggaran yang dilakukan KPK, bahwa mereka bekerja tidak sesuai UU dan hukum acara yang ada. Ini ada tirani atas nama pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dengan mengabaikan aturan perundang-undangan. Saya dan Fahri kan senang melawan tirani begitu, faktanya memang banyak penyimpangan, kenapa kita diamkan?" tandasnya.

Saat ini pihaknya tengah menyusun laporan kesimpulan dan rekomendasi sambil menunggu kehadiran pimpinan KPK. Masinton juga mengusulkan dibentuk Dewan Pengawas KPK, sehingga ada kontrol terhadap lembaga tersebut.

"Perlu Dewan Pengawas dan itu harus dicantelkan di UU. Jangan alergi dengan revisi (UU KPK). Kalau untuk melakukan hal baik kenapa harus alergi terhadap revisi? Kita ingin pemberantasan korupsi yang maju. Saya khawatir ada orang yang mempertahankan status quo pemberantasan korups kita selama ini dan orangnya itu-itu saja, coba saja perhatikan," pungkasnya. (OL-4)

Komentar