Ekonomi

Penyederhanaan Golongan Listrik Mesti Konsisten

Selasa, 14 November 2017 21:08 WIB Penulis: Cahya Mulyana

ANTARA

PEMERINTAH diminta konsisten menjalankan kebijakan penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi (R1) tanpa diikuti menaikkan tarifnya.

"Jangan sampai setelah program tersebut baru berjalan, tiba-tiba pemerintah menaikkan biaya beban dan tarif listrik per Kwh, yang akan menambah beban masyarakat," ujar pengamat ekonomi energi dari UGM Yogjakarta, Fahmy Radhi, Selasa (14/11).

Ia juga meminta PT PLN (Persero) menjamin kecukupan daya listrik untuk memenuhi peningkatan daya konsumen pascapemberlakuan program tersebut, termasuk mengantisipasi penggunaan kompor dan motor listrik. Terakhir, lanjutnya, PLN harus menjamin tingkat pemadaman listrik hingga mencapai nol persen.

Menurut Fahmy, kalau masih sering terjadi pemadaman, maka produksi UMKM, yang mengandalkan daya listrik, akan terganggu. "Pemanfaatan kompor dan motor listrik juga menjadi tidak optimal," katanya.

Fahmy mengapresiasi rencana pemerintah dan PLN menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi tersebut. Penyederhanaan golongan tersebut bisa mengakomodasi pelanggan rumah tangga dengan kebutuhan tinggi tanpa perlu pengajuan dan biaya.

Sedangkan, pelanggan rumah tangga dengan kebutuhan rendah dapat menyesuaikan dan mengatur penggunaan daya listriknya. Khusus UMKM, menurut dia, bakal memperoleh keuntungan karena bisa memakai daya hingga 4.400 VA tanpa tambahan biaya dan tanpa kenaikan tarif per KWh, sehingga UMKM dapat lebih berkembang.

"Selain lebih praktis, penyederhanaan golongan listrik juga memperbesar konsumen mendapatkan daya listrik sesuai kebutuhannya," katanya. Fahmy menambahkan penyederhanaan golongan juga mendorong rumah tangga menggunakan kompor listrik untuk menggantikan elpiji tiga kg dan motor listrik menggantikan bensin yang ramah lingkungan.

"Pada saat motor listrik sudah digunakan masyarakat, maka daya listrik sudah tersedia," ujarnya. Fahmy juga mengatakan penggolongan tarif listrik di Indonesia yang mencakup 37 golongan tarif terlalu banyak.

Di Brunei Darussalam, hanya terbagi dua golongan pelanggan listrik, Timor Leste, juga dua golongan, Thailand tujuh, Singapura lima, Vietnam empat, Filipina enam, dan Malaysia 16 golongan. Menurut dia, penyederhanaan tarif juga akan menaikkan angka konsumsi listrik masyarakat Indonesia, yang pada 2016, tercatat hanya 900-950 KWh per kapita per tahun. "Kalau negara maju sudah 4.000 kWh per kapita per tahun," pungkasnya.(OL-3)

Komentar