Polkam dan HAM

Kasad Tunggu Keputusan Pemerintah untuk Diterjunkan di Papua

Selasa, 14 November 2017 20:19 WIB Penulis: MICOM

ANTARA

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menegaskan prajurit TNI AD menunggu keputusan Presiden dan DPR untuk diterjunkan mengatasi penyanderaan warga sipil yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tembagapura, Timika, Papua.

"Saya menunggu keputusan politik dari pemerintah dan DPR. Mau dibikin seperti apa Papua itu. Tapi, selama ini dan sampai saat ini kami masih mematuhi aturan. Namun, kami sudah siap untuk melaksanakan manakala dibutuhkan," kata Kasad usai Sertijab empat panglima kodam dan enam pati lainnya di Makodam Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11).

Mulyono berpandangan kelompok yang melakukan penyanderaan itu bukan lagi kelompok bersenjata, namun kelompok separatis. "Mereka jelas-jelas melakukan gerakan separatis dengan menantang negara, ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI serta menantang TNI. Pernyataan-pernyataan mereka memprovokasi kita dan merugikan rakyat Papua,"
kata mantan Pangkostrad ini.

Menurut Kasad, pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus penyanderaan tersebut dan menilai kelompok bersenjata banyak membuat pernyataan yang mengundang provokasi.

Jenderal Mulyono mengatakan tanpa payung hukum yang jelas maka TNI tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Karena itu masih merupakan ranah hukum yang hanya dapat diatasi oleh kepolisian.

Jenderal Mulyono menambahkan pihaknya akan bertindak dalam koridor hukum yang benar. Apabila Undang-Undang mengamanatkan TNI turun langsung (dalam kasus penyanderaan), maka ia mengaku siap dan sudah mempersiapkan pasukan dalam rangka membuat Papua lebih kondusif.

"Yang kita lakukan dalam upaya Papua agar kondusif. Kita ingin mengangkat derajat mereka. Artinya program-program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Papua dan menyejahterakan masyarakat Papua bisa dicapai," katanya seraya menambahkan dirinya akan memilih prajurit terbaik yang diterjunkan di Papua.

Di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, di dalam NKRI, tidak boleh ada separatis bersenjata yang dibiarkan. "Apabila ada gerakan separatis bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa," kata Panglima TNI usai acara
penyerahan tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa (14/11).

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa berdasarkan video yang telah beredar, dengan adanya korban penyiksaan warga sampai meninggal yang terjadi di Papua, itu dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"TNI dan Kepolisian berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan persuasif, dan menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan emergency. Kita (TNI-Polri) sudah mengimbau gerakan separatis bersenjata di Papua, untuk menyerahkan diri, tapi sampai sekarang belum ada yang menyerahkan diri, dan kita akan tetap berusaha terus sampai berhasil," tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.(Ant/OL-3)

Komentar