Ekonomi

BPS Siap Jalankan Sensus Penduduk 2020

Selasa, 14 November 2017 19:30 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

ANTARA

Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan kesiapan sensus penduduk secara berkala pada 2020 mendatang. Melihat kompleksitas kehidupan masyarakat, survei BPS yang bersifat de facto akan terintegrasi dengan data de jure melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.

“Di Indonesia data kependudukan ada dua. Satu dari data BPS melalui sensus penduduk dan satu lagi dari data Kemendagri melalui NIK. Nah (integrasi) ini penting karena kita butuh data yang lebih komplit,” tutur Kepala BPS Suhariyanto usai seminar statistik di Jakarta, Senin (14/11).

Dengan data yang terintegrasi tentunya akan memudahkan dalam penentuan proyeksi penduduk sehingga perencanaan menjadi lebih matang. Suhariyanto lantas mencontohkan hasil sensus penduduk 2010 berupa proyeksi bonus demografi pada 2030.

Potensi bonus demografi kemudian ditangkap pemerintah dalam merumuskan kebijakan berorientasi penajaman kualitas sumber daya manusia (SDM). Senada, hasil dari sensus penduduk 2020 pun nantinya akan menjadi acuan dalam penentuan proyeksi penduduk pada 2100 mendatang.

“Melalui sensus kita mendapatkan proyeksi penduduk seperti apa. Misalnya dengan bonus demografi pada 2035, seberapa jauh kesiapan penduduk dengan kualitas yang baik sehingga bisa mengisi lapangan kerja. Lalu berapa banyak jumlah penduduk manula. Apakah kita sudah punya skema pension yang bagus atau belum,” imbuh Kecuk, sapaan akrabnya.

Kecuk belum bisa mengungkapkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sensus penduduk 2020. Adapun alokasi anggaran sensus setiap 10 tahun sekali itu baru akan diajukan tahun depan. Hanya saja dia tidak menampik bahwa biaya sensus paling besar diserap untuk melatih petugas di luar BPS. Pasalnya petugas BPS di seluruh Indonesia berkisar 16 ribu jiwa.

Sebagai informasi, pelaksanaan sensus penduduk 2010 setidaknya membutuhkan bantuan 700 ribu pencacah. Sebelum bertugas, ratusan pencacah harus melalui pelatihan cukup panjang. Dia pun memastikan penggunaan anggaran untuk sensus akan diefisiensikan seoptimal mungkin.

Termasuk survei berbasis paperless dengan mengunakan alat telekomunikasi khususnya melalui surat elektronik (e-mail). Metode tersebut salah satunya bertujuan menjangkau populasi masyarakat tertentu.

Dalam hal ini dia merujuk golongan masyarakat yang tinggal di apartemen atau kondominium mewah. Berkembangnya hunian vertikal atau berkelompok disebutnya jauh berbeda dengan kondisi sensus penduduk pada 2010 silam.

“Masyarakat yang tinggal di perkotaan apalagi apartemen itu kan perlu sentuhan khusus. Dengan perkembangan apartemen yang cukup pesat, sulit bagi kita untuk kunjungi satu per satu. Mungkin juga ada masalah privacy. Makanya perlu dipikirkan suatu pendekatan yang lebih memudahkan seperti mengirim e-mail,” jelas Kecuk.

Mengacu pada sensus terdahulu, diketahui sebanyak 43 variabel pertanyaan yang dipakai dalam lembar kuesioner. Kecuk mengatakan pihaknya belum memutuskan besaran variabel pertanyaan lantaran masih digodok. Dia pun turut mempertimbangkan penggunaan lembaran formulir singkat (short form) dengan variabel pertanyaan yang relatif sedikit agar lebih ringkas.

Adapun penggunaan lembaran formulir panjang (long form) akan ditujukan bagi sampel penduduk. Dengan begitu, gambaran yang diperoleh dari sensus penduduk diyakini lebih variatif.

“Kita belum putuskan jumlah variabel pertanyaan apakah tetap 43 atau malah gunakan kuesioner singkat. Nanti bisa saja yang long form dengan pertanyaan lebih banyak bisa diambil dari sampel penduduk. Artinya akan detil banget supaya karakteristik yang dikumpulkan jauh lebih baik. Misalnya bicarakan migrasi, apa yang membuat orang pindah, alasan pekerjaan atau keluarga,” tukas dia.

Pengolahan hasil sensus diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6-8 bulan dengan waktu pengumpulan data selama 1 bulan.

Dalam kesempatan serupa, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengamini urgensi integrasi data dalam menyukseskan sensus penduduk 2020.

Menurutnya, sensus berdasarkan data teregistrasi (NIK) maka proyeksi penduduk sebagai acuan kebijakan akan lebih signifikan. Saat ini jumlah penduduk yang teregisterasi melalui NIK tercatat 261,1 juta.

“Sensus berdasarkan data teregisterasi akan bermanfaat bila penduduknya taat asas. Misal dia pindah, lalu lapor. Pada prinsipnya dalam registrasi itu penduduk harus melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang penting didata sebagai administrasi kependudukan dalam Dukcapil,” kata Zudan. (OL-6)

Komentar