Polkam dan HAM

Golkar 'Pede' tidak akan Kolaps karena Kasus Novanto

Selasa, 14 November 2017 18:15 WIB Penulis: Dero Iqbal Mahendra

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Zulhendri Hasan. MI/ROMMY PUJIANTO

MENJELANG tahun pemilu 2018-2019 Partai Golkar mengalami dilema terkait dengan status tersangka yang disandang ketua umumnya, Setya Novanto, untuk kedua kali dalam kasus KTP-E.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Zulhendri Hasan tak menafikan hal tersebut mempengaruhi dinamika kehidupan berpartai. Namun ia tetap pede alias percaya diri Partai Golkar tidak akan jatuh karena selama ini telah berjalan dengan sistem dan fondasi partai yang ada tanpa bergantung kepada satu sosok figur.

"Partai Golkar terbiasa menghadapi suatu masalah, bukan berarti dengan ada masalah ini kemudian partai harus bubar. Bagaimana pun figur tentu mempengaruhi, tetapi tidak menghitam-putihkan. Ketika figur bermasalah maka Golkar harus bermasalah, tidak seperti itu. Jadi tidak karena figur kena masalah hukum kemudian partai menjadi goncang," terang Zulhendri saat di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/11).

Lebih lanjut ia menjelaskan Partai Golkar selama ini sudah punya pengalaman dengan beberapa masalah terkait hukum seperti era Akbar Tanjung atau pada masa Aburizal Bakrie ketika Agung Laksono berkutat dengan persoalan hukum. Namun faktanya, kata Zulhendri, Golkar akhirnya tetap keluar sebagai pemenang atau menjadi salah satu mayoritas.

Meski begitu dirinya menilai tidak menjadi masalah jika ada pihak dan survei yang menyampaikan pandangan dan menghubungkan situasi Setya Novanto dengan peluang Partai Golkar di tahun pemilu.

Menurutnya Golkar hingga saat ini sebagai partai pendukung pemerintah tetap berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi dan mendukung langkah KPK atau institusi hukum lainnya dalam penindakan korupsi. Namun upaya penegakan tersebut menurutnya harus sesuai dengan aturan main yang berlaku hingga seseorang dinyatakan bersalah di dalam pengadilan.

Zulhendri menekankan bahwa kasus hukum Novanto adalah persoalan pribadi dan tidak berkaitan dengan Partai Golkar. Selain itu menurutnya dalam sistem Partai Golkar tidak bisa memberhentikan anggota dengan serta merta tanpa ada kejelasan dari status hukum.

"Ketika mengacu kepada sistem, seorang kader apakah itu ketum atau lainnya baru bisa diminta berhenti pada saat dia dinyatakan bersalah di tingkat pengadilan pertama, itu pun diberhentikan sementara. Kalau sudah inkrah baru diberhentikan tetap. Sepanjang itu tidak ada tentu parameternya tidak bisa jalan," terang Zulhendri.

Upaya penggantian pimpinan ketua umum baru dapat dilakukan ketika stakeholder Partai Golkar seluruh Indonesia mengadakan Munaslub.

"Tetapi persoalannya hingga saat ini DPD itu solid. Jadi tidak ada alasan kecuali beliau mengundurkan diri secara sukarela. Kalau beliau (Novanto) pun tidak mau mundur secara sukarela, kita enggak bisa paksa," pungkas Zulhendri. (X-12)

Komentar