Polkam dan HAM

Hak Imunitas DPR Tak Berlaku untuk Kasus Korupsi

Selasa, 14 November 2017 16:45 WIB Penulis: Astri Novaria

MI/Susanto

KETUA DPR RI Setya Novanto tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden RI Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang menilai ketentuan soal pemanggilan harus izin Presiden tidak berlaku untuk tindak pidana khusus.

Namun, Agus menyerahkan selanjutnya kepada KPK untuk menyelesaikan tugasnya dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik yang menyeret nama Novanto.

"Berdasarkan UU MD3 itu memang ada hak imunitas, tetapi tentunya tidak menyangkut hal-hal yang khusus. Apakah korupsi merupakan tindakan yang khusus? Itu kita serahkan sepenuhnya keapda KPK yang menerima suatu keputusan," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/11).

Senada dengan yang disampaikan Agus, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bahkan menyampaikan beberapa anggota DPR lain yangpernah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi tanpa adanya izin presiden. Zul enggan berkomentar lebih lanjut dan meminta semua pihak mengikuti proses hukum berjalan adil terhadap siapapun.

"Beberapa teman-teman yang diperiksa saksi DPR di KPK waktu itu tidak ada izin. Tapi kita serahkan langkah hukumnya. Pokoknya proses hukum. Hukum harus adil terhadap siapa pun," ujarnya.

Kemudian, Zulkifli juga menyerahkan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku terkait alasan mangkir Novanto lantaran hak imunitas. Menurut Zulkifli, pihak KPK memiliki standar hukum yang berlaku.

"Iya makanya. Kan KPK udah punya standar. Hukum ada aturannya ya proses hukum silakan sesuai proses hukum yang berlaku. Hukum kan udah ada aturannya," pungkasnya. (OL-6)

Komentar