Polkam dan HAM

Pejabat Negara Harus Jadi Contoh Antikorupsi

Selasa, 14 November 2017 11:06 WIB Penulis: Dro/P-5

MI/Rommy Pujianto

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan kembali mengingatkan para pejabat negara untuk fokus dalam melayani masyarakat.

Apalagi, hal itu sudah tercantum dalam sumpah jabatan ketika mereka dilantik.

Hal tersebut ditandaskan Zulkifli dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2017 di Auditorium Djoko Soetono Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, yang dihadiri pimpinan beberapa lembaga seperti KPK, MPR, dan Mahkamah Konstitusi.

Para pemimpin tersebut membahas mengenai korupsi, khususnya yang terjadi di tubuh para pejabat negara.

"Menjadi pejabat bukan untuk dirinya atau mencari kekayaan, tugasnya cuma melayani rakyat," kata Zulkifli.

Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu memandang siapa pun pejabat yang menduduki jabatan untuk mencari keuntungan dan kekayaan, apalagi dengan cara korupsi, sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi di Indonesia.

Menurutnya, seseorang tidak akan menjadi kaya dengan cara seperti itu.

"Kalau Saudara ambil uang negara Rp1 miliar, Anda enggak bertambah kaya, tapi bertambah hina," tegasnya.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan dalam pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan ialah melakukan penguatan konstitusi.

Terlebih persoalan korupsi yang sering terjadi akibat rendahnya integritas, dan pembangunan integritas tidak bisa hanya dilakukan KPK seorang diri.

"Kalau kita lihat hari-hari belakangan ini, itu adalah persoalan integritas, bukan karena Indonesia enggak punya sumber daya alam, atau tidak pintar," ujar Saut.

Ia memandang bila setiap orang mulai menyadari bahwa hidup manusia hanya sebentar, sebetulnya mereka tidak akan berbuat korupsi.

Saut merasa nilai-nilai itulah yang hilang selama ini, yakni seseorang menilai hidupnya hanya dengan benda yang dimiliki atau posisi yang ia tempati meski hidup orang itu sebetulnya sudah lebih dari berkecukupan.

Dalam kesempatan itu Ketua MK Arief Hidayat menyatakan, meski dalam konstitusi sudah diatur landasan prinsip dasar dalam mengelola negara ialah bersih dari penyimpangan, perlu juga dukungan dari jalur pendidikan karena pendidikan dapat membangun karakter yang baik di masa depan.

Komentar