Polkam dan HAM

Panggil Paksa Novanto Langkah Akhir

Selasa, 14 November 2017 09:38 WIB Penulis: Dero Iqbal Mahendra

MI/Rommy Pujianto

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) disaran-kan melakukan pemanggilan kepada Ketua DPR Setya Novanti secara persuasif terlebih dahulu dengan alasan apa pun.

Salah satu pertimbangannya karena Novanto adalah salah satu pimpinan lembaga legislatif.

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji mengemukakan saran tersebut ketika dihubungi kemarin.

Ia menanggapi langkah KPK yang mempertimbangkan pemanggilan paksa setelah Novanto kembali mangkir dalam pemeriksaan.

"Memang upaya paksa dibenarkan berdasarkan UU, tetapi pendekatan secara persuasif lebih diutamakan dan langkah terakhirlah sebagai pertimbangan dilaksanakan upaya paksa," tutur mantan komisioner KPK tersebut.

Kemarin, Novanto dijadwalkan menjalani pemeriksaan di KPK untuk salah satu tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), Direktur Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS).

Ini kali ketiga Novanto mangkir setelah pada 30 Oktober 2017 dan 6 November 2017 ia tidak hadir memberikan kesaksian untuk tersangka yang sama (lihat grafik).

KPK pun mengaku membuka opsi memanggil paksa Novanto.

"Kalau pemanggilan ketiga tidak hadir, KPK berdasarkan hukum bisa memanggil dengan paksa," terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Laode menjelaskan pemanggilan paksa diperbolehkan oleh peraturan perundangan sebagaimana tercantum dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam Pasal (38) ayat 1 yang merujuk kepada UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Meski begitu Laode menyatakan KPK masih berharap Novanto memenuhi pemanggilan yang berikutnya.

Dalam menanggapi kuasa hukum Novanto yang kembali menggunakan alasan pemeriksaan terhadap pimpinan DPR membutuhkan izin presiden, Laode berpendapat lain.

"Baca saja aturannya, kan sudah ada putusan MK tidak mewajibkan adanya izin dari presiden. Ya itu alasan mengada- ada. Pertama beliau pernah hadir beberapa kali dipanggil. Saat itu beliau hadir tanpa surat izin presiden, kenapa sekarang kami harus mendapatkan izin dari presiden?" cetus Laode.

Dasar hukum

Dalam surat yang ditujukan kepada KPK, kuasa hukum Novanto menyatakan pemanggilan kepada ketua DPR untuk diperiksa harus dengan izin dari presiden.

Salah satu pasal yang menjadi dasar adalah Pasal 254 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebut pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden'.

Namun, Pasal 245 ayat (3) dalam UU yang sama menyatakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) tidak berlaku antara lain apabila anggota DPR disangka melakukan tindak pidana khusus.

Korupsi masuk dalam kategori itu.

"Terlebih lagi alasan tentang imunitas. Sebaiknya Presiden tidak perlu ditarik dalam persoalan hukum ini. Karena tidak ada dasar hukumnya untuk itu," imbuh juru bicara KPK Febri Diansyah.

Lebih lanjut, Febri mengatakan KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto sebagai tersangka.

Surat panggilan disampaikan ke alamat Novanto pada pekan lalu.

Pemeriksaan tersebut menjadi pemeriksaan perdana Novanto setelah diumumkan kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KTP-E pada Jumat (10/11).

Komentar