Polkam dan HAM

Revisi UU Ormas Tergantung Rapat Paripurna

Selasa, 14 November 2017 09:29 WIB Penulis: Nov/Mtvn/P-3

MI/Susanto

DEWAN Perwakilan Rakyat masih menampung usulan revisi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Hingga kini, baru Fraksi Partai Demokrat yang menyerahkan draf usulan revisi.

"Saat ini yang sudah disampaikan hanya dari Partai Demokrat, lainnya masih melaksanakan reses," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Agus mengungkapkan pimpinan DPR akan membahas beberapa usulan fraksi setelah masa reses yang berkahir pada 15 November 2017.

Usulan yang telah tertampung akan dibahas dalam rapat paripurna.

"Pimpinan akan membahas Perppu Ormas terebut selanjutnya akan dibahas dan dilaksanakan sesuai undang-undang, nanti disampaikan dalam rapat paripurna," tuturnya.

Pembahasan revisi aturan pembubaran ormas bakal berlangsung panjang.

Seluruh pihak terkait, baik dari masyarakat maupun unsur pemerintah akan diminta memberikan pandangan dan masukan.

"Kemudian nanti juga dibentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) sesuai keputusan rapat Bamus," jelas politikus Demokrat itu.

DPR pada 24 Oktober lalu, memutuskan untuk menyetujui Perppu Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang.

Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara terbuka dalam rapat paripurna.

Dari hasil voting terbuka, sebanyak 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju, sedangkan 131 anggota dari tiga fraksi menyatakan tidak setuju.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat paripurna tersebut menjelaskan, pemungutan suara dilakukan setelah forum lobi antarpim-pinan fraksi tidak mencapai mufakat.

Fadli mengatakan, ada empat fraksi yang menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang, tiga fraksi menyetujui dengan catatan segera dilakukan revisi, dan tiga fraksi tidak setuju Perppu Ormas menjadi undang-undang.

Di sisi lain Mahkamah Kons-titusi pada 7 November lalu mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materi Perppu Ormas.

"Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Para pemohon mencabut gugatan dengan alasan Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan sudah menjadi tidak ada lagi karena telah disetujui dewan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menurut hakim konstitusi Manahan Sitompul, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MK, pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan MK dilakukan, tetapi penarikan tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Para pemohon dalam perkara itu antara lain Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dan Perkumpulan Hidayatullah.

Komentar