Humaniora

Peran Perbankan Vital untuk Lingkungan

Selasa, 14 November 2017 07:34 WIB Penulis: Putri Rosmalia Octaviani

ANTARA/AMPELSA

KOMITMEN mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan lingkungan dianggap belum dipenuhi semua sektor, termasuk perbankan.

Bank sebagai sektor pemberi modal bagi korporasi diharap perlu lebih berhati-hati dan ketat dalam memberikan bantuan modal pada perusahaan.

Pemantauan atas adanya potensi perusakan lingkungan seperti yang ada di UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, selama ini dianggap belum dipatuhi dengan maksimal.

"Dalam undang-undang tersebut disebutkan, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya harus mengkaji analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam kegiatan usaha bank di perusahaan skala besar atau berisiko tinggi," ujar aktivis Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia), Abdul Wahid, dalam jumpa pers di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Minggu (12/11).

Abdul mengatakan, sebagai salah satu pemilik modal, perbankan memiliki peran yang vital dalam mencegah laju kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Pencegahan atas hal tersebut dapat dilakukan oleh bank, salah satunya dengan melakukan uji tuntas terlebih dulu sebelum memberikan kredit atau modalnya kepada perusahaan.

"Bank paling tidak harus bisa menekan perusahaan yang akan diberikan kredit untuk menyelesaikan masalah lingkungan sebelum memberikan kredit pada mereka."

Dikatakan Abdul, prinsip keuangan berkelanjutan juga harus dilakukan seiring dengan dikeluarkannya peraturan OJK No 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Begitu juga dengan road map dan kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang telah disepakati antara OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Desember 2014 lalu.

"Pemerintah harus lebih serius dan tegas dalam mendorong hal itu dilakukan," ujar Abdul.

Dikritisi

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Khalisa Khalid, mengatakan, perbankan merupakan salah satu entitas bisnis yang penting untuk dikritisi dalam menangani masalah lingkungan.

Tanggung jawab dan kewajiban untuk memanfaatkan dana nasabah dengan tepat dan transparan harus dilakukan perbankan.

"Bank berkewajiban memastikan dana nasabah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar HAM. Bank harus memberikan informasi secara transparan sesungguhnya dana publik digunakan untuk investasi apa. Masyarakat berhak tahu uangnya digunakan untuk menyokong investasi seperti apa," ujar Khalisa.

Dia menambahkan perbankan harus menerapkan konsep memahami dan mengetahui dengan pasti latar belakang sebuah perusahaan sebelum mendaratkan investasinya.

Pemahaman akan risiko besar pemberian investasi di bidang industri ekstraktif atau pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga dapat berpotensi merugikan bank itu sendiri di masa yang akan datang.

"Yang harus dipahami ialah investasi di perusahaan yang melanggar lingkungan itu pada saatnya akan berhenti, terutama yang memanfaatkan SDA tidak dapat diperbaharui. Jika itu terjadi, bank sendiri juga akan merugi. Itu yang sepertinya belum banyak dipahami bank atau OJK sebagai pengawas," ujar Khalisa.

Ia berharap setelah ditetapkannya peraturan OJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Juli lalu, perubahan pilihan dan keterbukaan bank atas pemanfaatan dana nasabah dapat membaik. (H-5)

Komentar