Polemik

Pengawasan Bersifat Pemadam Kebakaran

Senin, 13 November 2017 06:38 WIB Penulis: Deo/P-4

Ketua Divisi Pemantauan MAPPI FH UI, Muhammad Rizaldi -- MI/Susanto

Bagaimana upaya MA mereformasi diri?
Banyak yang sudah berubah. Reformasi bisa dilihat dari tiga aspek: peraturan, struktur, dan kultur. Dua yang pertama paling dominan meski belum merata pelaksanaannya. Reformasi kultur masih belum terlihat hasilnya.

Apa yang harus dilakukan agar efektif?
Reformasi bergantung pada pimpinan. Namun, bukan berarti peran bawahan dilupakan. Agar efektif, MA harus tegas dalam melakukan pembinaan, sistem reward and punishment. Kalau fokusnya ke reformasi kultur (bersih-bersih), celah yang masih luput ialah terkait pengawasan dan sistem promosi-mutasi. Badan pengawas harus proaktif dan tidak tunggu laporan. Promosi-mutasi harus dengan sistem merit.

Sejauh mana MA harus transparan?
Transparansi sangat penting, tapi jangan sampai informasi yang dibuka melanggar asas praduga tak bersalah atau merusak wibawa pengadilan. Satu-satunya cara mengembalikan kepercayaan publik ialah dengan melibatkan dalam kerja-kerja MA. Di negara-negara common law, tingkat kepercayaan publik ke pengadilan tinggi karena sistem juri dalam menjatuhkan verdict (putusan). Di civil law seperti Indonesia, fungsi juri melebur di hakim dan dituangkan dalam putusan tanpa ada peran publik. Fungsi humas sangat penting bukan hanya sebagai juru bicara, melainkan mengedukasi publik serta memastikan arus informasi seimbang. Jangan sampai publik cuma melihat hal-hal negatif dari pengadilan.

Belum ada lagi kasus korupsi yang melibatkan aparat peradilan, tanggapan Anda?
Pengawasan MA masih bersifat pemadam kebakaran. Pungli dan suap sudah jadi rahasia umum, berulang-ulang dan modusnya sama. Tapi kok penanganannya masih per oknum.

Sudahkah MA punya sistem yang baik?
MA belum punya sistem yang membuat para pegawainya merasa diawasi. Badan pengawas seharusnya tidak di bawah sekma, tapi sejajar dengan pimpinan MA dan jaringannya tersebar di nasional sehingga bisa proaktif tidak hanya tunggu laporan.

Rekrutmen hakim bisa kurangi korupsi?
Salah satu kendala MA adalah tumpukan perkara. Tambahan dari rekrutmen bisa menjawab permasalahan. Terkait korupsi di pengadilan, MA harus bekerja sama dengan KPK. Mereka yang sudah lulus jadi hakim perlu dibekali dengan nilai-nilai integritas. (Deo/P-4)

Komentar