WAWANCARA

Arief Budiman - Kepercayaan Masyarakat Penentu Masa Depan Politik

Ahad, 12 November 2017 09:18 WIB Penulis: Ferdian Ananda Majni

Ketua KPU Arief Budiman -- MI/Ramdani

SEBAGAI lembaga yang berwenang menyelengggarakan pemilihan umum di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi tantangan utama, yakni membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apalagi penyelenggara pemilu yang baik tentunya akan menghasikan pemimpin yang baik sehingga Indonesia lebih baik ke depannya.

Meski demikian, ada masalah kepercayaan akibat sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami esensi politik atau pemilu. Pemilu dianggap tidak berhubungan langsung dengan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal dalam setiap sendi kehidupan dan strata ekonomi pasti berhubungan dengan proses kebijakan elite politik.

Ketua KPU periode 2017-2022, Arief Budiman, mengatakan transparansi bagian dari cara menghentikan konflik kepentingan dan membangun kepercayaan publik sehingga integritas KPU tetap terjaga. Bila semua proses kerja dilakukan secara terbuka dengan integritas dan akunta­bilitas tinggi, tidak ada celah bagi konflik kepentingan. Dengan demikian, semua pihak dapat melakukan kegiatan kerja dengan tenang dan sangat profesional.

Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Selasa (7/11). Petikannya:

Sejauh ini bagaimana persiapan KPU jelang Pilkada 2018?
Pertama untuk Pilkada 2018, sampai hari ini sudah selesai satu pembuatan regulasi. Bahkan bukan hanya di pemerintah pusat, tetapi hingga provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada membuat keputusan-keputusan, itu sudah selesai.
Kedua, anggaran, dari 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018 sudah selesai menandatangani NPHD (naskah perjanjian hibah daerah). Nah, sekarang sebagian dari mereka anggarannya masih dalam proses pencarian, mungkin ada 3 atau 4 daerah, tetapi sudah ditandatangani hanya pada proses administrasi sampai bisa dicairkannya anggaran mereka. Kemudian, sekarang mereka sudah melakukan proses rekrutmen penyelenggaran di tingkat ad hoc PPK, PPS.

Evaluasi dan kendala apa saja yang perlu pembenahan serius?
Kita melakukan evaluasi untuk seluruh tahapan, misalnya terkait dengan anggaran. Sebenarnya evaluasi kita menyimpulkan sebaiknya anggaran pilkada dibiayai APBN. Nah, ketika revisi UUD itu diajukan, kami sudah memasukkan usul­an itu, tetapi tidak disetujui pemerintah dan DPR. Biaya tetap di APBD. Makanya di beberapa tempat prosesnya agak lama karena mereka harus melakukan pembahasan yang begitu panjang. Bahkan, sebagian dari mereka terlalu lama.

Apa ada hubungannya dengan wacana anggaran pilkada mau dipotong?
Tidak, biayanya kan berbeda-beda. Bahkan setiap KPU mengajukan, 100% dipenuhi, ada juga yang begitu, tetapi ada juga yang pembahasannya panjang.

Apa tahapan yang paling krusial di pilkada?
Tahapan yang krusial lagi dalam pemilu itu ialah pencalonan. Pendaftaran akan dimulai pada 8-10 Januari 2018. Nah, biasanya yang tidak lolos itu agak menimbulkan kegaduhan. Evaluasi kita juga terkait dengan fasilitasi pengunaan Situng atau Sistem Informasi Penghitungan. KPU sejak 2014 itu sudah menggunakan dukungan teknologi informasi untuk menjalankan pemilu dan pilkada yang transparan. Kenapa hal itu penting? Ya, untuk membangun kepercayaan publik, baik itu masyarakat pemilih maupun peserta pemilu sendiri.

Nah, tahapan apa saja yang kemudian didukung dengan kemudahan teknologi informasi?
Hampir semua tahapan itu mengunakan teknologi informasi, misalnya pemutakhir­an data pemilih, kita punya Sidalih atau Sistem Informasi Data Pemilih, yang substansinya kita bisa melakukan pendataan pemilih dengan jauh lebih cermat, tepat, dan akurat.
Keadaan-keadaan akan mudah dibaca dan mudah diketahui bila memang terjadi. Selain Sidalih, kita punya Situng yang sistemnya memuat dua informasi. Yang pertama hasil penghitungan dan rekapitulasi pemilihan itu sendiri dan yang kedua menampilkan gambar-gambar berita acara di setiap level penghitungan dan rekapitulasi.
Nah, jika orang mau mencari data dan melihat tentang hasil pemilu itu seperti apa, dia hanya tinggal klik saja di web KPU. Bahkan, tidak hanya hasil yang bisa dilihat, tetapi juga prosesnya dan berita acara yang ditandatangani petugas setempat, itu akan kelihatan. Jadi ada tiga, Sidalih, Situng, dan juga Silon.

Bagaimana dengan persiapan Pemi­lu 2019?
Regulasinya sebagian besar sudah selesai, kita sekarang sampai pada tahap pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019. Jadi tahapannya ada tiga; pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual. Nah, kita sudah melalui dua tahap. Dari 73 partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum di Kemenkum dan HAM, 27 parpol melakukan pendaftaran ke KPU. Kemudian dari jumlah itu hanya 14 yang dinyatakan dokumennya lengkap dan 13 sisanya dinyatakan belum lengkap.
Jika dokumennya lengkap, akan dilanjutkan dengan penelitian adminitrasi dan jika tahapan penelitian administrasinya juga lengkap, akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Kemudian jika di faktualnya benar, bisa ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Katanya banyak keanggotaan ganda, apa akan dilakukan verifikasi ulang?
Ya, sekarang kan sedang dilakukan verifikasi di banyak tempat itu. Jika nanti ditemukan kegandaan, mereka bisa melakukan perbaikan, tetapi di masa perbaikan adminitrasi. Jadi ini penelitian administrasi dulu, nah temuan-temuan itu nanti bisa diperbaiki pada masa perbaik­an administrasi.
Kami juga akan mengecek kembali hasil perbaikannya seperti apa. Jika memenuhi syarat, baru bisa dilanjutkan ke verifikasi faktual. UUD menyebutkan verifikasi faktual itu dilakukan untuk partai baru, jadi untuk partai yang sudah pernah terverifikasi sebelumnya, dia tidak perlu mengikuti lagi verifikasi faktual. Akan tetapi, untuk di daerah-daerah baru atau daerah otonomi baru yang belum pernah dilakukan verifikasi faktual, mereka akan mengikuti verifikasi faktual di daerah tersebut.

Sejauh ini berapa parpol yang sudah terdaftar?
Dari 27 parpol yang melakukan pendaftaran ke KPU, hanya 14 yang dinyatakan dokumennya lengkap sehingga bisa dilanjutkan pada tahap peneltian administrasi. Jadi, 13 parpol sisanya dinyatakan belum lengkap dokumennya.

Bagamana dengan wacana gugatan soal kegagalan parpol ini?
Ya tidak apa-apa, itu kan ruang yang disediakan UUD dan KPU juga harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Jika kita menghadapi persidangan, bukan persoalan kalah-menang, melainkan persoalan tanggung jawab KPU atas apa yang telah dikerjakan. Jadi kita buktikan kerja KPU benar tidak.

Bagamana Anda menilai antuisiasme parpol mendaftar?
Partai politik serius mendaftar, mereka ingin menjadi peserta Pemilu, Pileg, dan Pilpres 2019. Tetapi pertanyaan ini seha­rusnya ditanyakan ke pengamat politik, bukan kepada penyelenggara pemilu. Jika ditanya kepada penyelenggara pemi­lu, itu hanya persoalan teknis, tentang bagaimana cara kami menyelengarakan pemilu, bagaimana cara kami melakukan verifikasi partai poltik, bagaimana cara kami menghitung dan merekap surat suara. Jika pertanyaan soal itu, nanti KPU bisa dituding macam-macam karena itu pertanyaannya politis. Sebenarnya KPU itu mengurusi persoalan teknis.

Tantangan apa saja yang dihadapi KPU dalam masa jabatan Anda?
Tantangan menjadi anggota dan Ketua KPU yang pernah saya alami itu memang besar. Melaksanakan pemilu di Indonesia itu bukan perkara mudah, mulai wilayahnya yang luas, kondisi geografisnya juga tidak mudah, dan penduduknya sangat he­te­rogen. Jadi, tantangan itu bisa ditangani karena saya memang mencintai pekerjaan ini dan ingin Indonesia menjadi baik, salah satunya melalui penyelengaraan pemi­lu yang baik. Jika penyelenggaran pemilu baik, akan dihasilkan pemimpin yang baik dan kadernya juga akan baik.
KPU sekarang membuat berbagai contoh yang baik untuk kepentingan generasi yang akan datang, untuk kepentingan Indonesia yang akan datang. Bahkan kami juga memiliki suatu ruangan yang namanya operation room. Nah, di sana akan memudahkan kita melihat pergerak­an dan perjalan pemilu di 34 provinsi. Itu bagian warisan yang akan kami berikan untuk generasi mendatang.
Lalu kami berikan Sidalih. Sekarang jika ada orang yang mau tahu tentang dirinya di dalam proses pemilu sebagai pemilih, dia tinggal klik di web KPU, dia akan tahu apakah namanya sudah masuk DPT apa belum, atau dia pernah mencoblos di TPS mana.

Sejauh mana masyarakat Indonesia bisa optimistis terhadap masa depan politik Indonesia dikaitkan dengan pilkada serentak serta parpol?
Setiap periode kempemimpinan itu ada tantangannya, mulai dari masyarakat yang sangat antusias. Anda ingat tahun 1999, masyarakat antusias dengan pemi­lu kita. Maka partisipasinya tinggi. Pada 2004 masih tinggi, lalu 2009 mulai agak menurun dan kemudian pada 2014 kita bisa setop supaya tidak terlalu turun. Pada 1999 orang-orang ingin bertransformasi dan transisi dari era sentralisasi ke ara desentralisasi, dari era otoriter menjadi demokratis, maka antusiasmenya tinggi.Tetapi berikutnya masyarakat kecewa, misalnya dengan parlemen, kecewa dengan eksekutif, maka kekecewaan itu kadang-kadang memengaruhi minat mereka juga untuk terlibat. Membuat mereka optimistis terhadap pemilu kita di masa yang akan datang, itu menjadi tugas semua pihak.

Lalu peserta pemilu, partai politik, calon presiden, calon wakil presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, mereka juga harus berkinerja yang baik agar masyarakat respek dan mereka mau terlibat dalam proses kepemiluan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Optimisme itu jika dilihat sekarang sebenarnya terlihat membai, karena dinamika kita semakin bagus dan juga dilihat dari survei-survei kepercayaan publik, mereka masih percaya dengan KPU. Mudah-mudahan ini membangun optimisme mereka untuk masih tetap terlibat ke depannya dalam proses kepemiluan. (M-2)

Komentar