Polemik

Ingin KPU Tegakkan Keadilan

Senin, 30 October 2017 07:38 WIB Penulis: Dro/P-3

Ketua Partai Idaman, Rhoma Irama -- MI/Adam Dwi

Apa yang Anda harapkan dari Partai Idaman?
Komitmen dan perhatian saya dalam berbangsa sudah ada sejak kecil dan saya selalu mengatakan bahwa antara seni, agama, dan politik itu satu napas dalam kehidupan saya. Itu terbukti dari lagu-lagu saya, bukan hanya hiburan melainkan ada muatan sosial dan kebangsaan. Nah, untuk ikut mengelola bangsa tentunya harus melalui parpol.

Belum lama ini Partai Idaman mengajukan keluhan ke Bawaslu terkait pendaftaran sebagai peserta pemilu?
Ya, saya mengajukan bukan gugatan melainkan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU, khususnya server Sipol yang tidak stabil sehingga kita tidak mampu meng-upload data ke server KPU. Kita juga menemukan beberapa parpol baru yang tidak lengkap berkasnya, tapi dapat diterima sebagai peserta pemilu. Ada dua hal yang kami ajukan ke Bawaslu. Pertama, terdapat tindakan diskriminatif dalam pendaftaran. Kedua, terkait Sipol yang sulit diakses.

Langkah ke depan?
Kami telah menyerahkan berkas ke Bawaslu sebagai persyaratan pelaporan dan sudah diterima Bawaslu. Selanjutnya, kami akan menunggu hasil sidang pleno Bawaslu, apa yang diputuskan nantinya. Apakah kami tetap ditolak atau diterima sebagai pendaftar KPU. Itu nanti menjadi kewenangan Bawaslu.

Hanya itu?
Kami akan terus berjuang sampai titik final secara kons-titusional dan prosedural. Proses hukum mungkin akan kami tempuh apabila proses musyawarah atau keadilan tidak ditegakkan.

Anda tampaknya sangat kecewa dengan kinerja KPU?
Bukan cuma kami, tetapi 12 parpol lain juga kecewa karena ada persoalan tersebut. Arti­nya, beberapa parpol baru yang juga tidak lengkap berkasnya serta tidak lengkap Sipolnya diterima pendaf­tarannya, termasuk partai yang saat ini sudah di Senayan.

Partai Idaman tetap optimistis bisa menjadi peserta Pemilu 2019?
Paling tidak diterima sebagai pendaftar saja dulu, setelah mendaftar kan ada proses verifikasi faktual. Bila memang dalam pemeriksaan faktual kita tidak mampu memenuhi syarat dan ketentuan, ya kita harus mengakui kekurangan. Namun, pihak KPU juga harus jujur dan adil. (Dro/P-3)

Komentar