Polemik

Bawaslu Jadi Tumpuan Asa

Senin, 30 October 2017 07:38 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

Bawaslu memberikan keterangan kepada media terkait Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019 di Media Center Bawaslu , Jakarta, Selasa (17/10). -- MI/Adam Dwi

SEBANYAK 27 partai politik mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi perserta Pemilu 2019. Namun, hanya 14 parpol dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran dan 13 parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat. Februari 2018 mendatang, nasib parpol yang tidak memenuhi syarat itu bakal diumumkan secara resmi oleh KPU.

Tercatat 9 parpol yang melaporkan persoalan mereka ke Badan Pengawas Pemilu. Masalah diskriminatif hingga sistem informasi partai politik (sipol) disebut sebagai biang kegagalan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran.

Koordinator Nasional Jaring­an Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, menyebut hanya Bawaslu yang menjadi tumpuan asa bagi parpol yang pendaftarannya tidak diterima KPU. “Satu-satunya harap­an memang di Bawaslu karena KPU juga tidak bisa umumkan di luar jadwal tahapan. Mereka (KPU) juga terikat aturan. Kalau mereka umumkan, malah jadi yang melanggar,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak mengatur tentang Sipol. Input data via sipol sebagai instrumen wajib dalam pendaftaran termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu. Kewajiban input data via sipol hanya bisa digugurkan lewat putusan Mahkamah Agung. Namun, hingga kini belum ada gugatan ke MA.

Supaya tidak terus menjadi polemik, Sunanto menyarankan Bawaslu segera mengkaji laporan yang masuk dan mengeluarkan putusan atau rekomendasi. Dalam putusannya, Bawaslu bisa mere­komendasikan meloloskan semua parpol yang tidak diterima berkasnya, atau hanya merekomendasikan parpol yang berkasnya lengkap, tetapi terkendala sipol.

Kendala akses ke sipol sempat diungkapkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, koneksi sipol kerap tidak stabil dan pengurus partai di daerah kesulitan meng-input data. “Jangan sampai sipol itu diberhalakan. Kiranya tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan sipol semata. Teknologi itu ada kelemahannya,” pinta Yusril.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pun melayangkan aduan ke Bawaslu. “Kami sudah berikan dokumen dan data aduan, sekarang kami berharap pada Bawaslu,” ucap Sekjen PKPI Imam Anshori Saleh.

Menurut dia, apa pun proses yang akan dilakukan KPU atas keputusan Bawaslu, yang penting PKPI dapat ikut serta dalam Pemilu 2019. Pihaknya merujuk pada UU Pemilu. “Dalam UU kan jelas kalau kami ikut Pemilu 2014 harus ikut juga di Pemilu 2019,” tuturnya.

Kerja maraton
Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar berjanji menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini ada 10 laporan yang diajukan oleh 9 parpol yang berkasnya dinyatakan tidak lengkap oleh KPU.

“Sidang pertama pendahuluan kita pada Rabu (1/11) untuk diputuskan apakah akan dilanjutkan atau tidak,” jelasnya.

Pihaknya akan bekerja secara maraton sehingga bisa mengeluarkan rekomendasi paling lambat 14 November mendatang. “Kalau dilihat dari verifikasi di KPU tanggal 15 November, kami akan buat putusan di tanggal 14.” (Ric/Nur/P-3)

Komentar