WAWANCARA

Fachmi Idris - RS akan Surplus jika Efisien

Ahad, 29 October 2017 08:19 WIB Penulis: Abdillah Marzuqi

Direktur Utama BPJS-Kesehatan, Fachmi Idris -- MI/Adam Dwi

Meski telah banyak perbaikan dilakukan, isu kualitas layanan kesehatan serta defisit anggaran masih terus merundung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kes).
Belum lama ini Kementerian Keuangan mengemukakan defisit anggaran BPJS-Kes sekitar Rp3,6 triliun sampai Rp4 triliun pada tahun ini. Di samping defisit, program JKN-KIS didera isu kecurangan (fraud) dari rumah sakit. Lalu bagaimana BPJS-Kes menanggulangi berbagai permasalahan itu? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Dirut BPJS-Kes Fachmi Idris di kantornya di Jakarta, Selasa (19/10).

Bagaimana perkembangan pemanfaat­an Jaminan Kesehatan Nasional hingga saat ini dan bagaimana dengan dukungan pihak rumah sakit sampai asuransi?
Pada 2014 total pemanfaatan program JKN-KIS mencapai 92,3 juta kunjungan atau kasus. Pada 2016, telah mencapai 192,9 juta kasus. Namun, dana yang digelontorkan BPJS Kesehatan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta yang menderita penyakit kronis juga tidak sedikit. Pada 2016 tercatat, ada 9.861.378 kasus penyakit katastropik (penyakit yang berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat terjadi ancaman jiwa) dan BPJS Kesehatan menge­luarkan biaya Rp12,757 triliun atau 18,5% dari total biaya pelayanan kesehatan sekunder. Seluruh biaya manfaat yang dikeluarkan BPJS Kesehatan pada 2016 mencapai Rp67,2 triliun dan sepenuhnya telah dibayarkan kepada fasilitas kesehatan. Pada 2017 ini diperkirakan, biaya manfaat pelayanan kesehatan yang dibayarkan kepada fasilitas kesehatan mencapai Rp87 triliun.
Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan berupaya memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan maupun pihak asuransi kesehatan tambahan (AKT). Pada 2017 ini, kami bermitra dengan 22 perusahaan asuransi swasta untuk memberikan pelayanan ekstra kepada peserta JKN-KIS yang mampu melalui skema coordination of benefit (CoB). Hingga September 2017, jumlah peserta CoB BPJS Kesehatan telah mencapai 368.363 jiwa.

Hingga kini masih banyak peserta JKN yang mengeluhkan diskriminasi pelayanan oleh rumah sakit. Bagaimana tanggapan Anda?
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak dibenarkan membedakan kualitas layanan antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum. Mengenai kasus peserta yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan semestinya, BPJS Kesehatan terus melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap peserta maupun terhadap faskes yang bekerja sama. Selain itu, diharapkan peserta patuh terhadap prosedur sistem rujukan berjenjang sehingga secara administratif peserta berhak dilayani karena sudah sesuai dengan prosedur. Ini merupakan tugas bersama dan membangun kesadaran mengenai rujukan berjenjang. Dengan begitu, animo masyarakat yang berobat langsung ke rumah sakit akan berkurang sehingga tidak akan terjadi penolakan karena overload.
Soal rumah sakit swasta melayani pasien JKN, tidak semua faskes serta-merta bisa jadi mitra BPJS Kesehatan karena BPJS Kesehatan hanya membeli pelayanan kesehatan di faskes terseleksi.
Saat ini, jumlah RS yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mencapai 80% dari total jumlah RS di Indonesia, sedangkan jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai sekitar 70% dari total penduduk Indonesia. Artinya, kedua hal tersebut cukup selaras.

Namun, keluhan dari para peserta BPJS-Kes sendiri masih cukup banyak...
Program seperti ini tidak mungkin 100% puas karena menghadapi subjektivitas keluhan. Sama penyakitnya tapi model keluhannya bisa beda. Persepsi sakit kan ada persepsi sakit individual. Kemudian dikatakan faskes tidak puas mulai angka 65% terakhir faskes sudah 72% (tingkat kepuasan). Ini riset yang secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan. Pasti kalau secara kualitatif, bisa berbeda tiap orang. Yang terjadi adalah pola keluhan yang terus berubah.

Bagaimana soal kecurangan klaim yang diajukan rumah sakit?
BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan KPK membentuk Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program JKN. Khusus dalam hal memproses klaim fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Fraud serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan. BPJS Kesehatan juga aktif ber­koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendorong rumah sakit membentuk Tim Anti-Fraud internal. Prinsipnya, kami sangat fokus dalam menjalankan good governance. BPJS Kesehatan tidak berjalan sendiri dalam mengelola program JKN-KIS, tetapi diawasi banyak pihak, mulai tingkat Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), hingga KPK. Setiap tahunnya, BPJS Kesehatan diaudit kantor akuntan publik independen dan telah 25 kali berturut-turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) jika dihitung sejak PT Askes (persero).

Bagaimana respons Anda soal pendapat bahwa JKN menjadi alarm kematian bagi RS swasta?
Pertanyaan bagi RS swasta atau RS badan layanan umum daerah (BLUD) yang defisit dalam pengelolaan pasien JKN-KIS adalah sudahkah mereka menerapkan manajemen pengelolaan RS yang baik, efektif, dan efisien?
Sebab beberapa RS swasta yang berhasil memetik ‘surplus’ dari pengelolaan pasien JKN-KIS pada umumnya adalah RS yang telah mampu mengelola secara efisien, memiliki budaya sadar biaya, memperbaiki performa tim administrasi klaim JKN-KIS, serta memiliki komitmen yang tinggi dari para dokter spesialisnya. Misalnya, RS Annisa Tangerang dan RS Jemursari Surabaya. Kehadiran program JKN-KIS ini juga merupakan momentum yang pas bagi RS untuk berbenah dan menata pengelolaan keuang­annya menjadi lebih efektif dan efisien.
RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pun tumbuh signifikan dari waktu ke waktu, mulai 2014 sebanyak 1.600-an RS menjadi 2.200-an tahun ini.

Bagaimana upaya untuk menekan defisit dana BPJS-Kes?
Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan pada dasarnya selalu dihitung dengan pendekatan dan prinsip anggaran berimbang pada setiap awal tahun anggaran. Prinsip umum anggaran berimbang antara lain pengeluaran dan pendapatan harus sama, serta pendapatan utama bersumber dari iuran peserta. Berdasarkan hitungan aktuaria, iuran saat ini belum sesuai dengan angka ideal, karenanya program ini structurally unfunded. Kondisi defisit ini sudah diprediksi sejak awal. Dalam proses pengesahan RKAT (rencana kerja anggaran tahunan) BPJS Kesehatan, sesuai dengan regulasi yang terlibat adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Semua pihak tersebut mendalami prediksi terjadinya defisit, jauh sebelum terjadi. Artinya, dalam hal ini setahun sebelum program berjalan, sudah diketahui bahwa program JKN KIS akan terjadi defisit.
Angka-angka defisit ini terlihat dalam proses penyusunan RKAT. Kemudian, diantisipasi bersama, termasuk pilihan dan komitmen Presiden Jokowi untuk mengatasi desifit tersebut melalui anggaran negara. Bukan dengan menaikkan iuran atau mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Inilah komitmen yang luar biasa dari pemerintah untuk tetap menghadirkan negara bagi rakyatnya di sektor kesehatan.
Untuk mengatasi defisit ini, pemerintah memiliki tiga opsi. Pertama adalah menaikkan iuran. Namun hal ini tidak menjadi pilihan karena pemerintah tidak ingin membebani rakyat. Kedua, mengurangi manfaat pelayanan kesehatan. Misalnya pelayanan untuk kelompok diagnosis penyakit-penyakit jantung tidak dilayani lagi. Namun, ini tidak akan menjadi pilihan. Ketiga, pemerintah menyuntikkan dana tambahan lewat APBN untuk mengatasi defisit. Ini yang menjadi pilihan saat ini.

Namun ada yang menilai BPJS-Kes adalah program politis yang bisa dihentikan...
Presiden dan pemerintah sudah komitmen. Pertama perintah Undang-Undang Dasar sudah jelas, masyarakat miskin dan tidak mampu dibiayai negara. UUD juga menyatakan negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial. Dua kondisi di konstitusi membuat siapa pun yang menjalankan pemerintahan mesti taat konstitusi.

Apakah Anda setuju jika layanan kesehatan di Indonesia tertinggal jauh dari Eropa?
Sebetulnya, jika dibandingkan dengan negara lain yang lebih dulu menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program JKN-KIS terbilang jauh lebih pesat. Hanya dalam waktu hampir 4 tahun, peserta JKN-KIS telah mencapai lebih dari 70% total penduduk Indonesia. Sementara itu, Jerman membutuhkan waktu lebih dari 120 tahun (85% populasi penduduk), Belgia membutuhkan 118 tahun (100% populasi penduduk), Austria memerlukan waktu 79 tahun (99% populasi penduduk), dan Jepang menghabiskan waktu 36 tahun (100% populasi penduduk). (M-3)

Komentar