Polemik

Satukan Kekuatan Lawan Korupsi

Senin, 23 October 2017 06:36 WIB Penulis: Nov/P-3

Juru Bicara Divhumas Polri Kombes Slamet Pribadi -- MI/Arya Manggala

Kejaksaan menolak apabila jaksa penuntut umum berada satu atap dengan densus tipikor. Bagaimana Polri menanggapi hal itu?
Makanya ada dua skema. Skema satu atap tetapi dengan kewenangan masing-masing. Kemudian skema beda atap tetapi bermitra. Contoh pada saat Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang dikomandani Hendarman Supandji (Jaksa Agung 2007-2010).

Saat itu satu ruangan ada 15 orang dari kepolisian termasuk saya salah satu anggotanya, ada 15 orang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan 15 jaksa. Duduk dalam satu ruangan tapi menggunakan kewenangan masing-masing, tidak sa­ling intervensi.

Jadi, ketika BAP dua lembar kita selesaikan, saat itu juga auditor dan JPU membaca BAP saya sehingga dalam tempo yang sangat efektif, cepat diselesaikan. Jadi tidak bolak-balik seperti sekarang. Kalau KPK kan memang satu atap. Makanya ini bagian dari kajian akademik kita.

Hingga saat ini pro dan kontra terkait dengan rencana pembentukan densus terus berlangsung...
Kepolisian itu aparatur negara yang tunduk kepada undang-undang. Kita telah membuat kajian akademik di internal Polri dan mengundang ahli hukum pidana dan beberapa perguruan tinggi. Kita sodorkan ide seperti ini, kita sampaikan ke publik dan negara. Apa pun keputusannya, kita akan tunduk.

Ide strategis dalam rencana pembentukan densus ini apa?
Sudah banyak lembaga korupsi tapi kok korupsi masih masif. Maka perlu ada semacam aktivitas atau kegiatan komprehensif dan holistis. Saya ambil kata-kata Kapolri, maka perlu dibentuk semacam densus tipikor. Seperti Densus 88, kan sudah ada tindak pidana umum dan khusus. Di Bareskrim ada direktorat narkotika tetapi masih ada BNN. Ini kejahatan luar biasa, maka penanganannya harus luar biasa.

Apakah tidak akan tumpang tindih dengan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi?
Tidak mungkin. Korupsi itu musuh besar, ibaratnya kalau musuh besar seluruh kekuatan harus disatukan. KPK, kejaksaan, dan kepolisian dalam suatu sistem harus menyatu.

Apakah Anda yakin nantinya Polri, KPK, dan kejaksaan bisa bersinergi?
Bisa. Misalnya KPK mendapatkan target terlebih dahulu, ya sudah. Polisi membantu. Praktiknya memang demikian, katakanlah OTT selalu dibantu kepolisian yang punya perangkat yang potensial di seluruh Indonesia. Potensi ini yang kita harapkan bisa diabdikan kepada masyarakat.

Apakah Polri dapat bersikap independen ketika ada dugaan korupsi yang melibatkan institusinya?
Konsep dasar densus tipikor independensi, sistemnya dibuat mirip KPK. Selama ini kasus-kasus korupsi (yang libatkan institusi Polri) tetap ditangani. (Nov/P-3)

Komentar