Polemik

Kita tidak Boleh Tabrak Hukum

Senin, 23 October 2017 06:36 WIB Penulis: Gol/P-3

Jaksa Agung HM Prasetyo -- MI/Susanto

Kejaksaan Agung mengapresiasi pembentukan densus tipikor. Apakah bakal ada kerja sama antarinstansi penegak hukum?
Itu bagus, tapi bukan berarti kita saling membaurkan diri. Dalam bersinergi itu perlu. Kita semua harus mengacu pada UU yang ada. Kita negara hukum, termasuk dalam proses penegakan hukum juga jangan menabrak UU.

Jika demikian, mengapa tawaran harus ditolak. Apa takut ada persaingan, seperti saling berebut kasus?
Enggak perlu berebut. Kalau mau berebut, ya berebutlah untuk perbaikan. Tidak perlu berebut untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling mengisi dan memperkuat. Kita pun tidak hanya memperkuat densus tipikor, tetapi juga KPK kita perkuat dan meningkatkan kinerja masing-masing.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah mengajak kejaksaan bergabung dalam satu atap. Kenapa Anda menolak?
Ada enggak aturannya? Kalau KPK, iya ada UU mereka yang menyatakan bahwa penuntut umumnya jaksa. Kalau densus (tipikor), ada enggak aturannya? Saya katakan kalau mau menegakkan hukum, jangan menerobos hukum. Semua harus kita ikuti dan taat asas.

Artinya, kejaksaan tidak akan mengirimkan jaksa sebagai penuntut, seperti di KPK?
Kalau ada UU seperti itu, kita akan kirimkan jaksa. Kita ikuti ketentuan KUHAP. Alurnya ialah hasil penyelidikan dan penyidikan dari penyidik itu tentunya diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti. Kalaupun Polri mau bikin densus, ya silakan. Itu kan struktur mereka dan kita tidak perlu mengikuti struktur yang ada di instansi lain.

Bukankan dengan satu atap akan memudahkan kinerja dan berkas tidak perlu bolak-balik?
Satu atap pun bisa terjadi bolak-balik kalau memang belum sempurna. Hanya mungkin tidak kelihatan karena satu atap. Mungkin malah tidak bisa dikontrol ­orang lain karena satu atap, kan? Tapi berkas bolak-balik itu bukan berarti mempersulit. Kenapa? Karena yang mempertanggungjawabkan hasil penyidikan untuk disidangkan di pengadilan ialah jaksa.

Apakah ada garansi jika tidak satu atap, lalu lintas berkas bakal lancar?
Tidak perlu khawatir berkas perkara akan bolak-balik. Kalaupun bolak-balik, itu karena belum lengkap.

Apabila nanti densus sudah bekerja, seperti apa koordinasi untuk menangani korupsi?
Kita akan respons itu. Makanya saya sudah instruksikan untuk memperkuat Satgas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) di daerah yang dibentuk sejak awal 2015. Dengan demikian, akan lebih indah dan lebih bersinergi. Mereka bekerja menyidiki tindak pidananya, kita terima hasilnya untuk diteliti dan dilimpahkan ke pengadilan. (Gol/P-3)

Komentar