Opini

Menagih Janji Pendidikan

Senin, 23 October 2017 02:15 WIB Penulis: Victor Yasadhana Direktur Pendidikan Yayasan Sukma

Dok. Pribadi

SRI Mulyani Indrawati tentu saja tidak sedang bercanda saat menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia tertinggal 73 tahun dalam kemampuan membaca jika dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development).

Sementara itu, dalam kemampuan matematika, diperkirakan perlu waktu setara 48 tahun untuk dapat sampai pada level pencapaian negara-negara OECD tersebut.

Pernyataan Menteri Keuangan RI berdasarkan pada flagship report World Bank Group dalam World Development Report 2018 yang berjudul 'Learning, to Realize Education's Promise', sebuah catatan serius, dan karenanya penting, bagi pendidikan Indonesia.

Meskipun kabar ketertinggalan pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan kebanyakan negara lain di dunia bukanlah hal yang baru dan mengejutkan, tetap saja, pernyataan Bu Menteri layaknya tamparan keras bagi pelaku dunia pendidikan di Indonesia.

Krisis tiga dimensi

Mengacu pada catatan World Bank Group, seperti banyak negara di dunia, pendidikan Indonesia dihadapkan pada krisis pendidikan yang serius.

Setidaknya krisis ini terjadi dalam tiga dimensi; learning outcome yang buruk, kegagalan sekolah untuk menjamin proses belajar yang bermutu, dan sistem yang tidak mendukung sekolah dalam menyelenggarakan proses belajar yang berkualitas.

Pertama, learning outcome yang buruk merujuk pada proses belajar yang tidak berujung pada hasil jangka menengah atau panjang yang memadai.

Bersekolah bukan berarti belajar.

Bahkan setelah sekian lama bersekolah, keterampilan literasi dasar seperti membaca dan kemampuan berhitung sederhana masih belum dapat dicapai.

Angka partisipasi sekolah di Indonesia berdasarkan Indikator Pendidikan Badan Pusat Statistik semakin membaik.

Pada 2016 tercatat 70,68% untuk usia 16-18 tahun, 94,79% untuk usia 13-15 tahun, dan 98,98% untuk usia 7-12 tahun.

Namun, perkembangan jumlah anak yang bersekolah tidak selalu berarti tersedianya kualitas proses belajar yang mampu menjamin anak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam usianya.

Kedua, sekolah gagal menyediakan proses belajar yang bermutu.

Hal ini berkaitan dengan empat isu penting dalam proses pembelajaran; kesiapan belajar siswa, guru yang mengajar secara efektif, dukungan pembelajaran, dan kualitas manajemen sekolah.

Kesiapan belajar siswa berkaitan dengan faktor-faktor eksternal sekolah yang mendukung seorang anak siap untuk bersekolah dan belajar, seperti gizi buruk, rendahnya motivasi orangtua untuk menyekolahkan anak, kemiskinan, dan lingkungan sosial yang buruk.

Kemampuan guru untuk mengajar secara efektif penting dalam proses belajar.

Sayangnya, sebagian guru di Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya penguasaan atas materi pelajaran yang mereka ampu berikut lemahnya keterampilan pedagogis.

Laporan World Bank Group mencatat 60% waktu dalam kebanyakan kelas matematika di Indonesia disajikan dalam bentuk ceramah dan hanya ada sedikit waktu yang dialokasikan untuk praktik mengatasi masalah (hlm 10).

Dukungan pada proses pembelajaran bukan masalah besar bagi pendidikan di Indonesia.

Alokasi anggaran untuk menjamin proses pembelajaran yang lebih baik terus bertambah.

Hanya, terkadang dukungan yang tersedia tidak memberi pengaruh langsung pada proses belajar di kelas dan kualitas pembelajaran.

Masih banyak ditemui perangkat komputer atau buku yang teronggok percuma di sekolah-sekolah karena ketidakmampuan untuk menggunakannya atau berbagai bentuk pelatihan guru yang pada akhirnya tidak mampu diterapkan di sekolah.

Terdapat perbedaan hasil yang cukup mencolok dari dukungan pendidikan sejenis yang diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dengan sekolah-sekolah di daerah pedalaman.

Karena itu, diperlukan kecerdasan dan kearifan dalam menentukan bentuk dukungan yang tepat bagi peningkatan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Pengumpulan data dan masukan yang komperehensif berbasis sekolah perlu dilakukan untuk mengembangkan kualitas proses belajar di sekolah.

Manajemen sekolah yang sehat dan efektif ialah sebuah keharusan dalam pengelolaan pendidikan.

Manajemen sekolah yang efektif mungkin tidak berpengaruh pada peningkatan kualitas belajar siswa secara langsung, tetapi melalui peningkatan kualitas mengajar guru dan pemanfaatan sumber daya sekolah secara efektif (World Bank Group, hlm 11).

Sudah saatnya manajemen sekolah yang efektif dimiliki sekolah berdasar kapabilitas dan kapasitas, bukan karena kedekatan dengan pejabat di kalangan dinas pendidikan atau sekadar masa kerja dan senioritas.

Posisi manajemen sekolah layak diberikan kepada mereka yang mampu terlibat aktif dalam menjamin proses belajar yang berkualitas, mampu menetapkan target melalui proses belajar yang bermutu, serta mampu membantu guru dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam proses belajar melalui mekanisme saran maupun instruksi yang jelas dan cerdas.

Sekolah juga perlu mendapat otonomi yang cukup dalam pembuatan kebijakan.

Tugas itu memerlukan dukungan sekaligus pengawasan masyarakat, orangtua, dan komite sekolah sehingga upaya pemberdayaan orangtua dan komite sekolah harus menjadi prioritas.

Ketiga, sistem yang tidak mendukung sekolah dalam mewujudkan proses belajar yang berkualitas.

Pendidikan menghadapi persoalan serius tidak saja pada persoalan kompleksitas teknis penyelenggaraan, tetapi juga berbagai berbagai kepentingan politik yang secara konstan menarik sistem pendidikan menjauh dari tujuan mulia pendidikan: pembelajaran (World Bank Group, hlm 12).

Pengalaman pendidikan di Indonesia menunjukkan betapa pendidikan tidak lepas dari hiruk-pikuk politik. Berbagai isu pendidikan digiring menjadi komoditas politik atas nama kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Sistem pendidikan Indonesia masih memiliki masalah serius pada aspek keterkaitan dan koherensi.

Persoalan keterkaitan merujuk pada tidak adanya keterkaitan komitmen dari semua pihak atas pentingnya proses belajar dalam pendidikan.

Idealnya, seluruh komponen dalam masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan mampu merumuskan konsepsi dan keberpihakan yang jelas terhadap pendidikan.

Namun, komitmen bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama justru dikalahkan kepentingan kelompok atau individu atas pendidikan itu sendiri.

Mereka yang berkecimpung dalam pendidikan berjalan dan mengejar kepentingan sendiri tanpa merujuk komitmen dan keberpihakan yang sama.

Komitmen terhadap kejujuran dalam ujian nasional beberapa tahun yang lalu, misalnya, berujung pada silang pendapat yang menggambarkan komitmen yang berbeda atas nilai-nilai dalam pendidikan.

Juga pembangunan fasilitas pendidikan yang buruk dan berujung pada kerusakan (bangunan sekolah roboh, fasilitas belajar cepat rusak, pengadaan barang kebutuhan sekolah yang ditentukan sepihak, dll), ialah bentuk praktik korupsi yang muncul dari tidak adanya komitmen yang sama untuk membangun pendidikan.

Sementara itu, masalah koherensi dalam sistem pendidikan Indonesia juga tampak dalam praktik adopsi sistem pendidikan dari negara lain secara serampangan.

Para pembuat kebijakan dan para ahli, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat nasional, sering mengadopsi konsep keberhasilan pendidikan di negara lain tanpa disertai informasi dan data yang cukup untuk memastikan apakah pengalaman negara lain adalah hal yang benar-benar dibutuhkan di Indonesia.

Serta-merta mengembangkan konsep otonomi guru seperti terjadi di Finlandia, misalnya, belum tentu dapat diterapkan di Indonesia jika guru tidak memiliki kapasitas pengetahuan yang cukup, dikelola dengan efektif, dan memiliki motivasi untuk berkembang.

Sekolah berada dalam posisi terdepan untuk mengatasi krisis pendidikan.

Kemampuan, kemauan, dan komitmen untuk terus belajar akan memberi peluang yang lebih besar bagi sekolah untuk menjawab janji-janji pendidikan.

Sekolah harus terus berani menjadi entitas belajar; a school that learns!

Komentar