Megapolitan

DPRD Buka Pintu Untuk Anies-Sandi Datang Secara Informal

Ahad, 22 October 2017 18:32 WIB Penulis: Yanurisa Ananta

MI/Arya Manggala

SEJUMLAH anggota fraksi partai di DPRD DKI mendesak agar rapat paripurna istimewa segera dilaksanakan. Pasalnya, sudah lewat satu minggu Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bekerja di Balai Kota.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi hingga saat ini pun belum memberi kepastian. Namun, anggota DPRD lainnya menyatakan Anies-Sandi bisa berkomunikasi informal dulu dengan DPRD sekarang tanpa harus menunggu badan musyawarah (bamus).

“Rapat paripurna ini jangan sampai diabaikan. Tapi, Anies-Sandi datang saja menghadap ke kami, memang kenapa? Mulai pendekatan. Jangan konstituennya saja yang didatangi. DPRD kan representative rakyat. Kami juga terbuka. Jangankan gubernur, rakyat jelata saja kami terima,” terang Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus kepada Media Indonesia, Minggu (22/10).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, DPRD memiliki waktu 14 hari setelah pelantikan Anies-Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk menggelar rapat paripurna istimewa. Namun, sampai sekarang agenda rapat paripurna istimewa belum dijadwalkan di bamus.

Bestari menambahkan, belum kunjung dilaksanakannya rapat paripurna istimewa akan menimbulkan persepsi ketidakharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif. Gubernur dan wakil gubernur bukan penguasa, keduanya akan bekerja bersama legislatif selama lima tahun ke depan sampai 2020.

“Bisa saja itu terjadi. Kemungkinan bisa terjadi karena memang harus diketahui bahwa gubernur sekonyong-konyong merasa paling berkuasa kemudian mengatur-atur sampai DPRD. Ini kita tidak ada komunikasi,” ujar Bestari.

Namun demikian, menurut Bestari ini hanya masalah komunikasi. Rapat paripurna istimewa itu bukan rapat pengambilan keputusan. Sehingga tetap bisa dilaksanakan tanpa kuorum. Berbeda kasus ketika Basuki Tjahaja Purnama atau Djarot Saiful Hidayat tidak ada rapat paripurna istimewa karena keduanya hanya meneruskan visi misi gubernur yang sebelumnya.

“Kita juga perlu tahu apa visi dan misi Pak Anies-Sandi. Namun, sekali lagi, tidak ada komunikasi. Sekarang kalau tim sinkronisasi bilang pernah bertemu dengan kami, tidak ada itu. Jadi Pak Anies jangan telan mentah-mentah omongan tim sinkronisasi mentah-mentah. Harus disadari bahwa Pemprov ada DPRD juga,” jelasnya.

Hampir senada, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut rapat paripurna istimewa tidak wajib dilakukan. Dengan adanya rapat paripurna istimewa juga tidak menjamin hubungan DPRD dan Pemprov akan berlangsung baik, sebaliknya bila tidak dilaksanakan juga tidak berarti hubungan akan buruk.

“Komunikasi informal jauh lebih baik. Kadang pertemuan informal itu lebih baik. Misalnya, kita buat ngopi-ngopi bareng di luar jam kerja. Tapi rasanya belum ada tanda-tanda ke sana. Saya sih menyarankan untuk pertemuan informal saja dalam rangka menjaga hubungan,” jelasnya.

Mengenai bungkamnya Ketua DPRD DKI Prasetyo terkait hal ini, Gembong menegaskan tidak ada hal substansial dalam hal ini. Ketua DPRD hanya berpegang pada aturan bahwa rapat paripurna istimewa hanya dilakukan saat ulang tahun Jakarta.

“Fraksi PDIP menjamin keharmonisan akan tetap terjaga. Yang terpenting nantinya bagaimana Anies-Sandi bisa koordinasi melakukan langkah-langkah pemetaan persoalan untuk melakukan kerja-kerja di tengah masyarakat agar janji-janji kampanye kemarin terealisir,” terang Gembong yang mengatakan pertemuan pertama Anies-Sandi dengan DPRD ada di rapat RAPBD 2018.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Abdurrahman Suhaimi pun mengatakan belum ada informasi kapan rapat paripurna istimewa akan dilaksanakan. Namun, ia menekankan pihaknya mendorong untuk diadakan, meskipun tidak mempengaruhi keabsahan Anies sebagai gubernur.

“Namun, demi pendidikan politik apalagi Jakarta kan kita beri pelajaran kepada generasi muda tentang demokrasi. Tentu juga untuk menjaga keharmonisan antara DPRD dan eksekutif karena kita kan akan terus berkomunikasi sampai 2022. Kalau dari awal tidak dibangun dengan harmonis bagaimana?” imbuhnya.

Suhaimi menyebut belum adanya informasi mengenai kapan rapat paripurna istimewa diadakan kemungkinan juga disebabkan Ketua DPRD DKI sakit beberapa waktu lalu. PKS pun mengaku terus berkomunikasi dengan Ketua DPRD. “tidak ada ketegangan berarti” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana juga mengaku belum dapat kabar kapan rapat paripurna istimewa akan dibamuskan. Namun, ia meralat bahwa Ketua DPRD Prasetyo hanya melakukan check up saja tempo hari, bukan sakit.

“Belum ada update. Nanti saya kabarin ke Pak Ketua deh. Yang kemarin itu bukan sakit, tapi check-up,” tuturnya.

Berbeda dengan Bestari, Triwisaksana mengaku rapat paripurna istimewa yang belum dilaksanakan tidak akan mempengaruhi keharmonisan antara eksekutif dan legislatif. DPRD dan Gubernur, lanjutnya, memiliki tujuan dan pedoman yang sama, yaitu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (OL-3)

Komentar