Polkam dan HAM

Rapor Merah Penegakan HAM Indonesia

Kamis, 19 October 2017 15:42 WIB Penulis: Anastasia Arvirianty

MI/Ramdani

PENEGAKAN hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai masih mendapat rapor merah dalam pencapaiannya. Pasalnya, masih banyak kasus-kasus HAM yang tidak terpecahkan sesuai janji.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid kepada media saat dijumpai saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/10).

Lebih lanjut, Usman mengatakan, terjadi pergeseran kehendak politik yang perlahan menghilang sampai di tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini, padahal waktu kian sempit. Kehendak politik yang dimaksud yakni yang terkait dengan penegakan HAM di Indonesia.

"Padahal hal tersebut digaungkan tidak hanya secara tulisan yaitu di dalam program Nawa Cita, dan masuk juga di Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tetapi juga secara lisan," tutur Usman.

Mantan aktivis KontraS ini pun mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir, pihaknya terus mendapatkan banyak laporan kredibel terkait pelanggaran HAM di berbagai tempat di Indonesia. Pelanggaran tersebut mencakup pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama, dan berkumpul secara damai.

Selain itu, juga ada pelanggaran HAM serius yang dilakukan aparat keamanan tanpa adanya akuntabilitas penuh, tidak ada progres penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM serius di masa lalu, dan sebagainya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Departemen Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Khalisah Khalid, menurutnya, janji Nawacita sudah sangat jelas dan komprehensif, ia melihat ada kesadaran politik bahwa kondisi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

"Saya melihat, penegakan HAM selama tiga tahun ini masih buram, utamanya di sektor lingkungan, yang akhirnya berujung pada kriminalisasi," ujarnya.

Khalisah menyoroti persoalan konflik agraria yang hingga kini belum tuntas diselesaikan. Bahkan janji-janji Jokowi terkait permasalahan ini pada praktiknya tidak sesuai dengan agenda proyek yang dilakukan selama masa pemerintahannya.

"Banyak proyek-proyek infrastruktur yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi cita-cita pemerintahan Jokowi. Watak pembangunan kita tidak berubah, tetap eksploitatif," tutur Khalisah.

Ia menilai, ketimpangan struktur dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih terlihat nyata. Korporasi masih banyak menguasai dan mengontrol berbagai sektor lahan, sehingga justru petani sendiri tidak memiliki lahan.

Dalam sisa waktu pemerintahan yang ada, ia berharap Jokowi-JK dapat mengoreksi paradigma pembangunan yang selama ini dilakukan selama tiga tahun masa pemerintahannya. Tidak hanya lagi soal mengejar percepatan pertumbuhan, tapi juga berlandaskan keadilan.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden Theo Litaay mengakui memang pada praktiknya pasti terjadi hambatan di lapangan, misalnya sulit mengubah mental dan paradigma birokrat-birokrat di Indonesia yang menimbulkan ego sektoral dan kepentingan politik.

"Memang diperlukan pendekatan yang integratif, padu, dan menyeluruh untuk bersama menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia. Saya melihat, di sisa dua tahun ini, Presiden akan fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya," tandas Theo. (OL-6)

Komentar