Polkam dan HAM

Ombudsman Desak Pemerintah Selesaikan KTP-E Bagi Warga di Hutan Lindung

Kamis, 19 October 2017 14:33 WIB Penulis: Richaldo Y.Hariandja

MI/Rommy Pujianto

SEKITAR 5 juta penduduk Indonesia tidak mendapat status kependudukan dalam sistem KTP elektronik hanya karena tinggal di kawasan yang dianggap ilegal oleh pemerintah.

Mereka tinggal di hutan-hutan lindung yang sudah tinggal di sana sebelum penetapan kawasan hutan (lindung) oleh pemerintah. Dalam komunitas mereka tidak ada pengurus RT/RW yang dijadikan alasan mereka tidak bisa diberikan KTP-e.

Menanggapi hal tersebut Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan penduduk yang tinggfal di kawasan-kawasan 'ilegal' itu diberikan KTP-e.

"Salah satu hal penting yang harus diselesaikan adalah pendataan dan pemberian KPT-e kepada seluruh penduduk Indonesia," ucap Komisioner ORI Ahmad Su'aidi dalam diskusi yang dihelat di Kantor ORI, Jakarta, Kamis (19/10).

Pendududk tersebut, dalam catatan Ombudsman, dari pemilu ke pemilu selalu disalahgunakan oleh partai Politik yang tidak bertanggung jawab untuk mendulang suara. Ahmad menilai bukan tidak mungkin hal serupa dilakukan kembali jika Pemerintah tidak kunjung melakukan penyelesaian.

Masalahnya, Pemda setempat tidak mau memberikan terobosan penyelesaian. "Salah satunya yang kami temukan di Lombok Barat, tapi mereka didiamkan saja, penduduk seperti ini kan jadi stateless," terang dia.

Selain masalah pendataan masyarakat adat dalam kawasan hutan, Pemerintah juga diminta memberikan keterangan yang lebih detil terkait permasalahan KTP-e. Pasalnya, dalih pemerintah selama ini terkait blanko yang kosong diyakini ORI bukan permasalahan sesungguhnya.

"Ada kaitan dengan biometric dan ini ada sangkut paut dengan kasus yang di KPK. Masih ada sekitar 5 juta lebih biometric yang harus dikeluarkan oleh pemerintah," imbuh dia.

Sementara itu, Anggota ORI Ninik Rahayu yang hadir dalam kesempatan yang sama menyatakan jika masyarakat saat ini menjadi peduli terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Hal itu ditunjukan lewat data aduan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Jika dirincikan, aduan masyarakat berjumlah 6.900 pada tahun 2015, 10.000 aduan di tahun 2016, dan 7.900 aduan untuk tahun 2017 hingga bulan September. "Dan asumsi kami, akan berjumlah 15.000 aduan hingga akhir 2015," ucap dia.

Jumlah tersebut juga turut mengindikasikan jika belum banyak perubahan untuk pemenuhan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah. Adapun lembaga yang paling banyak dilaporkan adalah Pemda, BUMN dan BUMD, Pertanahan, Kementerian dan Lembaga serta peradilan.

"Lalu bentuk keluhan yang paling besar adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, hingga tidak memberikan pelayanan sama sekali," tukas dia.(OL-3)

Komentar