Humaniora

2018, RS Mitra BPJS Harus Terakreditasi

Kamis, 19 October 2017 08:32 WIB Penulis: Indriyani Astuti

MULAI November tahun depan, rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi tidak dapat lagi bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo saat membuka Seminar Tahunan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) 2017 yang mengangkat tema Langkah strategis perumahsakitan Indonesia menyongsong era universal health coverage 2019 dan arus globalisasi 2020, di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan hal penting sebab pada 2019 nanti diperkirakan 95% penduduk Indonesia sudah mempunyai kemampuan untuk meng­akses pelayanan kesehatan karena didukung program JKN. “Itu harus diimbangi dengan mutu pelayanan yang terstandar,” ujar Bambang.

Ia menegaskan, dalam Permenkes No 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN jelas disebutkan bahwa RS diberi waktu lima tahun sejak 2013 untuk diakreditasi. Oleh karena itu, Kemenkes mengimbau RS yang sudah memegang izin operasional segera mengurus akreditasi.

“Masih ada waktu untuk berproses. RS harus membangun tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan standar yang ada di dalam akreditasi. Patuh pada regulasi,” imbuhnya.

Dikatakan Bambang, saat ini dari total fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, termasuk RS, 50% telah terakreditasi. Adapun secara nasional, data dari Komisi Akreditasi RS menunjukkan baru 1.096 dari dari total 2.706 RS di Indonesia yang sudah terakreditasi. Dari total yang sudah terakreditasi, hanya 44% yang statusnya terakreditasi paripurna.

Bambang mengakui selama dua tahun lebih pelaksanaan JKN, masih ada kekurangan dalam hal akses dan mutu pelayanan kesehatan. Masih adanya maladistribusi baik dari sisi sarana dan prasarana, alat kesehatan, hingga kompetensi tenaga kesehatan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Sanksi kecurangan
Selain akreditasi rumah sakit, pada 2018 juga akan diberlakukan sanksi bagi RS yang terbukti melakukan kecurangan (fraud) dalam pelayanan pasien JKN.

Dalam menindaklanjuti ketentuan itu, Kepala Persi Kun­tjoro Adu Purjanto menyampaikan pihaknya telah membuat pedoman pembentukan dan tugas satuan pengawas intern (SPI) untuk RS. “SPI merupakan salah satu unsur pemeriksa/pengawas internal RS. SPI menjadi tulang punggung untuk menjamin keamanan RS, khususnya yang terkait dengan potensi fraud,” katanya.

Tahun 2018 merupakan masa penindakan untuk kecurangan yang dilakukan rumah sakit sebab selama ini ditenggarai ada penyimpang­an RS dalam pelaksanaan JKN. Meski penindakan baru dilakukan pada 2018, tidak menutup kemungkinan kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya akan dibuka kembali. (H-3)

indriyani@mediaindonesia.com

Komentar