Polemik

Belum Efektif Cegah Korupsi

Senin, 16 October 2017 07:10 WIB Penulis: Dro/P-3

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan -- MI/Rommy Pujianto

Bagaimana ketertiban pejabat negara dalam melaporkan LHKPN kepada KPK?
Kepatuhan pejabat dalam pelaporan LHKPN itu memang meningkat. Namun, kalau soal ketertiban, ada dua. Pertama, mengirim laporan. Kedua, meng-update. Umumnya yang meng-update ini yang agak susah. Update dilakukan dua tahun sekali atau ketika pindah jabatan atau pensiun.

Berdasarkan laporan LHKPN, lembaga mana yang paling tertib melaporkan LHKPN dan lembaga mana yang paling tidak tertib?
Untuk masalah itu tentu harus dilihat di direktorat setiap lembaga. Umumnya, kalau pimpinannya keras, biasanya ketaatannya bawahannya tinggi, bisa 95%-98%. Jadi mana yang paling banyak sudah lapor dan paling sedikit umumnya tergantung pada komitmen pimpinannya, baik menteri maupun kepala badan. Kalau pimpinannya keras, rata-rata bagus, juga tergantung tipe orgnisasinya. Misalnya, MA, hakimnya mencapai 8.000 tentu pengawasannya beda dengan Kemenhan yang wajib LHKPN hanya sekitar 70 orang.

Kalau lembaga yang kepatuhannya paling rendah?
Lembaga yang kepatuhannya rendah itu DPRD se-Indonesia, laporan hanya sekitar 28%. Karena mereka berpendapat UU LHKPN tidak menyebut DPRD sebagai penyelenggara negara. Padahal, di UU KPK dijelaskan DPRD itu termasuk penyelenggara negara. Jadi tarik ulurnya ada di sana. Padahal, selama ini jika DPRD menerima suap tetap ditangkap KPK karena merupakan penyelenggara negara.

Apa tindakan KPK terhadap pejabat yang tidak tertib laporkan LHKPN?
Untuk sanksi diatur dalam PP yang dijalankan oleh Menpan-Rebiro. Namun, kita ubah dengan saksi adminis­tratif dari atasan masing-masing, ternyata lebih efektif. Setiap enam bulan sekali kita bersurat ke kementerian yang kelengkapan LHKPN-nya rendah, kita lampirkan siapa saja dan unit mana saja yang harus melaporkan.

Apakah laporan LHKPN tersebut akan diverifikasi dengan fakta di lapangan oleh KPK?
Tentu kita verifikasi dalam bentuk menyurati berbagai lembaga terkait dengan data base aset yang bersangkutan. Misalnya, Badan Pertanahan Nasional untuk mengecek kepemilikan lahan atas nama seseorang atau ke perbankan terkait rekening atas nama seseorang.

Menurut KPK, apakah penyerahan LHKPN efektif untuk mencegah korupsi?
Kalau sekarang belum begitu efektif, jika hanya sebagai instrumen tunggal. Bisa dikatakan efektif kalau ada sanksi pidana. (Dro/P-3)

Komentar