Polemik

Banyak Harta tanpa Dokumen

Senin, 16 October 2017 07:09 WIB Penulis: Nur/P-3

Juru Bicara MA Suhadi -- MI/Arya Manggala

Bagaimana ketertiban penyampaian LHKPN di lingkungan peradilan selama ini?
Itu sudah semua, sudah 90% hakim melaporkan LHKPN. Di internal kita ada aturan, hakim yang belum laporkan LHKPN tidak bisa mengikuti pelatihan-pelatih­an tertentu, misalnya pelatihan untuk menjadi hakim tindak pidana korupsi (tipikor). Dia tidak bisa mengikuti kalau belum melaporkan hartanya.

Bagaimana MA memastikan bahwa aparat peradilan telah melaporkan LHKPN?
Kan ada datanya di biro kepegawaian. Ada buktinya di situ, semua terdata. Jadi, tidak sulit untuk memantaunya secara administratif.

Lalu, bagaimana dengan kasus Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, belum lama ini, dan ternyata dia tidak pernah membuat LHKPN?
Ya, mungkin itu satu di antara seribu hakim.

Kok, bisa lepas dari pengawasan MA?
Karena kan generasi dulu mereka enggak ikut pelatih­an-pelatihan.

Seperti apa pengawasan yang dilakukan terhadap aparat peradilan yang belum melaporkan LHKPN?
Pengawasannya, seperti kalau dia mau mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu yang ada persyaratannya dengan melaporkan LHKPN. Dari situ kita bisa temukan siapa yang sudah melaporkan dan siapa yang belum.

Apa kendala dalam melaporkan LHKPN?
Sebetulnya enggak ada kendala. Kendala dari pribadi yang bersangkutan saja. Misalnya, Anda sebagai hakim di Manado, tetapi harta bendanya di Jawa. Sertifikat kan harus dilampirkan, kadang-kadang itu jadi kendala persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi tentang harta kekayaannya itu. Kadang-kadang tanah belum bersertifikat, belum ada dokumennya karena setiap harta kekayaan itu harus ada buktinya.

Bagaimana MA mendorong aparat peradilan yang belum melaporkan LHKPN agar memenuhi kewajiban tersebut?
Imbauan terus-menerus kita lakukan karena (LHKPN) merupakan kewajiban setiap pejabat negara. Kita mengimbau semuanya, hakim atau pejabat, di peradilan untuk melaksanakan kewajiban itu.

Apakah kewajiban dalam melaporkan LHKPN efektif untuk mencegah perilaku koruptif?
Efektif karena dari situ bisa dipantau harta kekayaan seseorang. Data LHKPN itu keharusan sudah disampaikan sebelum seseorang memangku jabatan. (Nur/P-3)

Komentar