Humaniora

Peringatan Bom Bali I, Momen Penting Mengingatkan Tanggung Jawab Negara

Kamis, 12 October 2017 21:34 WIB Penulis: Micom

ANTARA FOTO/Satya Baty

HARI ini, 12 Oktober 2017, Indonesia dan beberapa negara memperingati tragedi Bom Bali 1 yang ke-15. Serangan Bom Bali I telah menewaskan 202 jiwa dan 209 luka-luka.

Dalam kesempatan ini, Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa peringatan tersebut menjadi momen penting bagi negara Indonesia untuk memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada para korban serangan Bom Bali. Terutama bagi para penyintas (survivor) di Indonesia yang belum tersentuh layanan keadilan secara memadai.

"ICJR melihat masih banyak survivor yang masih mengalami penderitaan, trauma, dan penurunan kualitas hidup setelah mengalami peristiwa tersebut," kata peneliti ICJR, Ajeng Gandini Kamilah, melalui keterangan tertulis, Kamis (12/10).

Menurut dia, data layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2017 menunjukkan bahwa masih sedikit jumlah korban Bom Bali yang mampu mengakses layanan bantuan medis, psikologis, dan psikosial dari negara. Tercatat bahwa sejak 2016 dan 2017 jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan medis, psikologis, dan psikososial di LPSK hanya sebanyak 36 orang.

"Dari 36 orang yang masih aktif di tahun ini sebanyak 26 korban, sedangkan 10 orang layanan telah ditutup. Namun, LPSK lah satu-satunya lembaga resmi yang saat ini melakukan layanan bagi korban bom Bali," lanjutnya.

Terkait pemberian kompensasi, secara formal tidak ada satu pun korban yang tercatat mendapat pemberian kompensasi oleh negara jika didasarkan pada putusan pengadilan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pemberian kompensasi berdasarkan putusan pengadilan baru diberikan pada kasus bom Marriott dan kasus Samarinda 2017.

"Dan kompensasi ini pun belum dieksekusi," cetus Ajeng.

Karena itu, ICJR masih mendorong secara aktif upaya kompensasi korban dalam revisi UU Terorisme yang saat ini sedang dibahas DPR agar tidak melulu digantungkan kepada putusan pengadilan. Mekanisme itu jelas akan mempersulit para korban bom Bali untuk mengakses kompensasi karena kasus bom Bali telah selesai di pengadilan.

"ICJR juga mendorong langkah-langkah aktif lembaga-lembaga negara untuk memperkuat layanan bagi para survivor Bom Bali. Langkah-langkah ini harus dilakukan dengan cara memperkuat layanan, memperkuat porsi anggaran bagi korban, dan mulai menyusun atau memverifikasi jumlah survivor agar dapat mengakses layanan korban. ICJR sangat yakin masih banyak survivor yang belum tersentuh secara memadai oleh layanan," pungkasnya. (RO/OL-2)

Komentar