Polkam dan HAM

Hendardi Nilai DPR tidak Relevan Desak Polri Dukung Panggil Paksa KPK

Kamis, 12 October 2017 21:14 WIB Penulis: Micom

MI/ROMMY PUJIANTO

KOMISI III DPR menggelar rapat dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Dalam rapat, Komisi III mendesak Polri mendampingi DPR dalam melakukan panggilan paksa kepada pihak yang tidak datang setelah tiga kali dipanggil.

Ketua Setara Institute Hendardi menilai, panggilan paksa yang dimaksud Komisi III terkait dengan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih berjalan. Dia menilai, tuntutan itu tidak relevan dengan tugas Polri.

"Desakan DPR tersebut tidak relevan, karena proses yang sedang terjadi di Pansus DPR adalah proses politik dan domain hukum administrasi negara atau tata negara, yang mana DPR sedang menjalankan fungsi ketatanegaraannya melakukan pengawasan," kata Hendardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/10).

Sedangkan, Polri melakukan panggilan paksa hanya dalam konteks meminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan begitu, kata Hendardi, sikap polisi dalam menyikapi permintaan DPR sudah tepat.

"Dengan kata lain, penggunaan panggilan paksa hanya relevan dalam konteks penegakan hukum pidana.

Desakan DPR tentu berbeda dengan tugas KPK. Hendardi mengatakan, Polri bisa membantu KPK dan memberi dukungan dalam pada proses penangkapan dan panggilan paksa karena sama-sama menjalankan proses peradilan pidana.

Dalam mendesak Polri melakukan panggilan paksa, Komisi III menggunakan aturan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dasar hukum ini, kata Hendardi, cacat materiil karena mengadopsi mekanisme panggilan paksa dalam proses administrasi negara.

Dalam pasal itu juga tidak ada penjelasan detail mengenai bagaimana dan dalam situasi seperti apa panggilan paksa bisa dijalankan.

"Hal ini berbeda dengan mekanisme panggilan paksa dalam konteks peradilan pidana. Oleh karena itu, sebaiknya Polri tidak perlu menjalankan perintah Pasal 204 UU 17/2014," lanjut Hendardi.

Ia juga mengingatkan, keabsahan Pansus Angket KPK saat ini masih dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tindakan Polri tidak melakukan panggilan paksa bisa dinilai sebagai penghormatan pada proses yudisial yang sedang berjalan di MK.

Di sisi lain, ketika Polri melakukan panggilan paksa hanya akan memperkuat legitimasi pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Padahal, kata Hendardi, pansus tidak memiliki legitimasi kokoh baik secara politis, yuridis, maupun etis.

"Sebaiknya Polri menunggu putusan MK yang sedang menguji keabsahan kerja politik Pansus Angket DPR ini," tutup Hendardi.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Polri mendampingi DPR melakukan pemanggilan paksa kepada pihak yang tiga kali mangkir. Pemanggilan paksa ini diatur melalui UU MD3 yang mengamanatkan pemanggilan paksa dilakukan dengan bantuan Polri.
Meski belum ada hukum acaranya, Bambang menilai ada celah hukum yang bisa digunakan Polri untuk melakukan panggilan paksa. (RO/OL-2)

Komentar