Internasional

HRW Beri Bukti Tahanan Disiksa di Turki

Jum'at, 13 October 2017 01:01 WIB Penulis: Ire/I-2

AFP PHOTO / Thomas URBAIN

HUMAN Rights Watch (HRW), kemarin, mengklaim penyiksaan terhadap tahanan kepolisian di Turki setelah kudeta yang gagal tahun lalu. Badan pengawas yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu mengungkapkan bukti yang dapat dipercaya dari 11 kasus penganiayaan serius termasuk pemukulan, kekerasan seksual atau ancaman serangan seksual, serta ancaman dan ditelanjangi.

Kendati demikian, 11 kasus tersebut mewakili sebagian kecil kisah tepercaya yang dilaporkan di media dan media sosial. “Laporan semacam itu menunjukkan penyiksaan dan peng­aniayaan di tahanan polisi di Turki telah menjadi masalah yang meluas,” kata HRW. Korban-korbannya diduga ialah tersangka yang terkait dengan organisasi teror atau pelaku kudeta yang gagal.

Turki menuding pengkhotbah muslim yang berbasis di AS, Fethullah Gulen, dan organisasi­nya yang dijuluki Fethullah Terrorist Organization (FETO) sebagai dalang kudeta. Gulen dengan tegas membantah tuduhan Turki. Sejak Juli 2016, lebih dari 50 ribu orang telah ditangkap karena diduga terkait dengan Gulen. Beberapa tahanan telah melaporkan perlakuan buruk kepada jaksa atau selama persidang­an pengadilan, tetapi tidak diselidiki lebih dalam.

HRW menuduh Turki gagal mengatasi kenaikan tajam praktik kekerasan di tahanan polisi selama setahun terakhir. “Sejumlah bukti penyiksaan di tahanan polisi telah kembali ke Turki. Pemerintah sangat perlu untuk menyelidiki dan menghentikannya,” ungkap Direktur Eropa dan Asia Tengah HRW Hugh Williamson. HRW mengatakan korban takut mengeluh karena khawatir keluarga mereka jadi korban balas dendam.

HRW juga mengatakan ada lima kasus penculikan di Ankara dan Kota Izmir barat antara Maret dan Juni yang ‘mungkin penghilangan paksa’. Salah satu kasus dugaan adalah kasus mantan guru, Onder Asan, yang ‘diculik’ pada April dan hilang selama 42 hari sebelum dimasukkan ke tahanan polisi dan dikirim ke tempat penahanan praperadilan.
Pemerintah Turki tidak segera berkomentar soal itu. Padahal, bulan lalu, Menteri Kehakiman Turki Abdulhamit Gul menyatakan Turki ‘tidak toleran terhadap penyiksaan’ dan pemerintah berkomitmen pada penegakan hak asasi manusia.

HRW mengatakan risiko terbesar datang untuk tersangka dengan dugaan berkaitan dengan komplotan kudeta atau Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang. (AFP/Ire/I-2)

Komentar