Humaniora

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Beroperasi Awal 2018

Kamis, 12 October 2017 19:48 WIB Penulis: Dhika Kusuma Winata

ANTARA FOTO/Agus Bebeng

PROSES sertifikasi halal di Tanah Air memasuki babak baru. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pelaksana sertifikasi sudah diresmikan, Rabu (11/10).

Menurut Kepala BPJPH Sukoso pihaknya menargetkan lembaga baru amanat Undang-Undang No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) itu bakal beroperasi mulai awal tahun depan. "Untuk jangka pendek kami sedang menyiapkan sistem informasi teknologi supaya proses pendaftaran sertifikasi berjalan. Progresnya sudah mencapai 70%. Kita berharap awal 2018 sudah jalan." ucapnya Kamis (12/10).

Sukoso menambahkan pihaknya saat ini juga tengah menanti landasan hukum turunan UU JPH berupa peraturan pemerintah (PP). Ia mengatakan PP yang bakal mengatur soal pelaksaan teknis UU JPH itu saat ini menunggu proses harmonisasi dengan kementerian lainnya. Selain itu, sambungnya, aturan terkait biaya sertifikasi juga masih disinkronisasi dengan Kementerian Keuangan. "PP mudah-mudahan akhir bulan ini selesai," ucapnya.

Dikatakan Sukoso proses sertifikasi halal nantinya tidak lagi berpusat pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Melainkan melibatkan tiga pihak, yakni BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

"Produsen yang ingin memeroleh sertifikasi mengisi dokumen dan mendaftar ke BPJH. Setelah diverifikasi baru produsennya memilih LPH. LPH akan checking ke lapangan dan melaporkan hasilnya ke BPJPH. Setelah itu kami ke MUI untuk meminta fatwa halal. BPJPH mengeluarkan logo halal," jelasnya.

Terkait dengan LPH, Sukoso mengatakan semua perguruan tinggi Islam negeri di Tanah Air bisa mengajukan diri. Syaratnya, sambung Sukoso, LPH memiliki minimal tiga auditor.

Berubah peran

Secara terpisah, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan peran MUI dalam proses sertifikasi halal memang ada perubahan, tidak lagi terpusat pada LPPOM. Ia mengatakan ada tiga kewenangan yang diberikan kepada MUI sesuai UU JPH. "Yang pertama ialah penetapan ketetapan halal suatu produk. Penetapan kehalalan tetap berada di Komisi Fatwa dan itu tidak berubah," ucapnya.

Dikatakan Asrorun, kewenangan kedua MUI ialah terkait akreditasi LPH, yang sebelummnya menganut mahzab tunggal yakni LPPOM MUI sekarang menjadi mahzab berbilang. "Akreditasi LPH dilakukan oleh MUI. Auditor LPH nanti bekerja sebagai saksi yang secara detail melakukan pemeriksaan atas komposisi dan proses produksi yang akan dibawa ke MUI guna memeroleh penetapan sertifikat kehalalan," tambahnya.

Adapun peran ketiga, sambung Asrorun, ialah sertifikasi auditor. Ia menegaskan auditor sebagai pemeriksa produk harus memenuhi persyaratan dan disertifikasi oleh MUI.

"UU mewajibkan setiap barang yang diproduksi atau diedarkan di Indonesia harus terjamin kehalalannya. Ada pergerakan dari yang sifatnya voluntary menjadi mandatory. Di situlah tugas besar lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab di dalam penjaminan produk halal. Juga tanggung jawab bersama secara luas untuk membangun masyarakat yang sadar halal," tambahnya.

Dengan diresmikannya BPJPH, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap Indonesia bisa masuk 10 besar produsen halal dunia versi Global Islamic Economy Indicator 2017. Pasalnya, menurut Lukman, potensi industri halal di Tanah Air tergolong besar. Karena itu, dirinya meminta pelayanan sertifikasi dan pengawasan BPJPH terhadap produk halal diterapkan secara konsisten dengan prinsip integritas dan transparansi. BPJPH, kata Lukman, harus menghindari pungutan liar dan gratifikasi.

"Saya berharap BPJPH segera mengkonsolidasikan tugas dan fungsinya baik menyangkut perangkat kelembagaan, infrastruktur, regulasi, prosedur kerja, layanan sertifikasi, sistem pengawasan maupun aspek pengembangan kerja sama domestik dan global," pungkasnya.(OL-3)

Komentar