Ekonomi

Perpanjangan Negosiasi Freeport Tunjukkan Keseriusan Pemerintah

Kamis, 12 October 2017 18:53 WIB Penulis: Erandhi Hutomo Saputra

AFP PHOTO / OLIVIA RONDONUWU

PEMERINTAH melalui Kementerian ESDM memastikan adanya perpanjangan waktu negosiasi dengan Freeport terkait divestasi hingga 3 bulan ke depan atau akhir 2017. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro berpendapat adanya perpanjangan waktu negosiasi tersebut justru menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap investasi.

"Justru kalau macet yang akan berdampak negatif ke investasi yang lain, kalau ada negosiasi itu berarti ada political will dari pemerintah terkait investasi," ujar Ari di Jakarta, Kamis (12/10). Hanya saja, ia menilai target pemerintah dalam waktu 3 bulan tersebut sulit untuk dilakukan sehingga kemungkinan kesepakatan tercapai pada awal 2018.

"Mungkin ada skenario kedua bisa kembali diperpanjang, tapi harus disampaikan sudah berapa persen kesepakatannya, (perpanjangan waktu) biasa dalam negosiasi," tukasnya.

Dalam waktu 3 bulan tersebut, Ari berharap agar pemerintah bisa mencapai kesepakatan terkait harga divestasi apakah sesuai kalkulasi Menteri ESDM Ignasius Jonan sebesar US$4 miliar atau tidak. Prinsipnya, harga divestasi jangan sampai terlalu tinggi dan mengikuti harga pasar. Sebab akan sulit bagi pemerintah untuk mencari dana.

"Ketegasan yakni terkait fair price, mungkin tidak setinggi pasar tapi juga tidak rendah-rendah sekali, harus dijaga disitu," ucapnya.

Senada, anggota Komisi VII Eni Maulani Saragih juga beranggapan efek Freeport tidak akan mempengaruhi investor lain untuk berinvestasi di Indonesia. Sebab kasus Freeport mempunyai kekhasan tersendiri.

"Jika dikaitkan dengan dampak atas kepercayaan investor atas investasi di Indonesia, saya pikir tergantung pada kepastian hukum dan penyederhanaan perijinan (di Indonesia)," ucapnya.

Meski demikian, Eni meminta pemerintah tegas dalam perpanjangan negosiasi tersebut agar tidak ada lagi perpanjangan untuk kedua kalinya.

"Pemerintah sudah cukup memberikan kelonggaran dan relaksasi atas tenggat waktu pembangunan smelter, pola pembagian divestasi dan pemasukan negara di sektor pajak," ucapnya.

Jika pemerintah tegas, lanjut Eni, Freeport akan berfikir ulang karena negosiasi tersebut juga berkaitan dengan perpanjangan izin tambang mereka. "Mental yang kuat menjadi salah satu modal dalam meja perundingan," tukasnya.

Pendapat lain dikemukakan Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara. Ia melihat jika negosiasi terus berlangsung dalam waktu yang lama, hal itu justru menunjukkan adanya penurunan kepastian hukum bagi investasi lain di sektor minerba.

Pemerintah, ujarnya, jangan sampai memperpanjang lagi negosiasi sehingga investor lain yang berniay masuk ke sektor minerba akan ragu dan menunda investasinya. "Sebaiknya perpanjangan negosiasi sampai akhir tahun merupakan deadline yang terakhir diberikan pemerintah," pungkasnya. (OL-3)

Komentar