Polkam dan HAM

Kapolri: Densus Tipikor Butuh Anggaran Rp2,6 Triliun

Kamis, 12 October 2017 18:03 WIB Penulis: Astri Novaria

MI/MOHAMAD IRFAN

KAPOLRI Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah merampungkan pembentukan Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Sejumlah langkah yang sudah dilakukan antara lain membentuk struktur yang rencananya akan dibawahi oleh perwira bintang dua.

"Selanjutnya akan dibentuk satuan tugas tipikor di kewilayahan yagn dibagi tiga tipe. 6 satgas untuk Tipe A, 14 satgas untuk Tipe B, 13 satgas untuk Tipe C. Dan kedudukan Densus Tipikor berada dibawah langsung Kapolri. Jumlah personil yang dibutuhkan 3.560," ujar Tito di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/10).

Soal anggaran, sambung Tito, setelah dihitung angaran operasional yang dibutuhkan mencapai Rp2,6 triliun. Anggaran itu dibagi tiga bagian, yakni belanja pegawai sekitar Rp786 miliar untuk 3.560 personel; belanja barang sekitar Rp359 miliar; dan belanja modal Rp1,55 triliun untuk membuat sistem, kantor dan pengadaan alat-alat penyelidikan surveillance

"Totalnya Rp 2,6 triliun. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan hal ini sudah pernah kami sampaikan ke Presiden dan beliau minta kalau sudah ada konsep dipaparkan di dalam rapat terbatas. Kami sudah ajukan surat permohonan untuk rapat kabinet terbatas dan hingga kini kami masih menunggu waktunya," tandasnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta dukungan kepada Komisi III untuk menyurati pemerintah agar mempercepat pembentukan dan anggaran Densus Tipikor.

Kami memohon kepada Komisi III terkait pembentukan Densus Tipikor ini pertama untuk Pemerintah agar mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor. Termasuk kemungkinan bersurat," tambahnya.

Namun, menurutnya, yang terpenting adalah koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan. Polri terus mendorong agar Kejaksaan Agung mau bergabung dalam Densus Tipikor agar penanganan korupsi bisa dilakukan satu atap.

"Kami sebetulnya sudah siapkan tempat untuk satu atap dengan eks Polda Metro Jaya. Kalau memang tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung untuk membentuk tim khusus yang melekat sehingga tidak bolak-balik. Karena kelebihan dari KPK adalah penyidik dan JPU ini punya koordinasi langsung," pungkasnya. (OL-3)

Komentar