Ekonomi

Indef: Pemerintah Mesti Cermati Penggolongan Kelas Menengah

Kamis, 12 October 2017 15:26 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

ANTARA

PEMERINTAH perlu berhati-hati dalam menetapkan indikator kelas menengah yang bertumbuh pesat. Pasalnya, klasifikasi kelas menengah yang tidak tepat berpotensi memperlebar jurang kemiskinan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi panel dalam rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF), yang fokus membahas pertumbuhan inklusif dan peningkatan kelas menengah di Asia Timur. Dengan kelas menengah mencapai 80% dari total penduduk, Indonesia mendapat sorotan lantaran karakteristik masyarakat yang sebenarnya masih bergelut dengan kondisi finansial.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menekankan pemerintah harus mencermati kelompok kelas menengah produktif atau yang perlu didorong agar lebih berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Apabila pemerintah terjebak dengan gelombang kelas menengah, hal itu berpotensi menciptakan kebijakan yang bias.

“Klasifikasi (kelas menengah) yang dibuat lembaga internasional seperti IMF atau World Bank itu kan ada beberapa “layer” atau lapisan. Indonesia ini negara berkembang tapi kelas menengahnya masih di bawah. Ketika kemudian digeneralisasi bahwa kelas menengah demikian besar bisa membuat bias kebijakan,” ujar Eko kepada Media Indonesia saat dihubungi, Kamis (12/10).

Eko lantas membandingkan pertumbuhan kelas menengah di negara tetangga, Malaysia, yang tidak begitu pesat namun memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Alhasil kontribusi kelas menengah terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Negeri Jiran cukup signifikan.

Berbeda dengan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang tergolong rentan. Dalam artian cenderung mengarah pada konsumsi ketimbang produksi dengan multiplier effect positif.

“Kelas menengah kita itu lebih senang mengonsumsi, tapi untuk produksinya kurang seperti ciptakan kreasi. Buktinya tingkat wirausaha masih rendah yang diiringi dengan dukungan perbankan yang masih rendah juga untuk sektor usaha. Di lain sisi, daya serap terhadap produk impor masih tinggi. Bukan gambaran kelas menengah seperti itu yang diharapkan,” papar Eko.

Apabila Indonesia bertekad masuk dalam 5 peringkat ekonomi besar dunia, maka Indonesia harus memiliki kelas menengah yang produktif. Peringatan IMF atas kelas menengah yang masih fragile tidak boleh dianggap angin lalu.

Pemerintah harus mencari strategi menumbuhkan kelas menengah berkualitas yang diikuti tingat pendidikan memadai, hingga memiliki literasi keuangan yang baik. Dalam hal ini, pemerintah sebaiknya menciptakan formulasi kelas menengah yang lebih rigid, terutama dalam menetapkan jumlah penerima jaminan sosial sehingga tidak menambah angka kemiskinan.

“Harus lebih rigid dalam menetapkan klasifikasi kelas menengah mana yang produktif atau mandiri. Artinya mereka mengerti keuangan atau bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,” tukasnya.

Eko turut menggarisbawahi urgensi penetapan kelas menengah dari sektor pekerjaan. Dia mencontohkan fenomena munculnya kelas menengah dari booming industri pertambangan. Namun ketika harga komoditas anjlok, kegiatan industri melesu yang akhirnya memunculkan angka pengangguran baru.

“Perbaiki data (kelas menengah) itu bekerja di sektor mana, apakah potensial atau windfall di mana tanpa ada perubahan kebijakan tiba-tiba bisa jatuh imbas situasi ekonomi. Yang bagus adalah kelas menegah di industri kreatif, lalu kelas menengah yang kenal dunia online. Itu bisa menjadi tumpuan ke depan,” tutup Eko. (OL-6)

Komentar