Ekonomi

Kemenhub : Pemda Seharusnya Mengacu Permenhub No 26 Tahun 2017

Kamis, 12 October 2017 14:45 WIB Penulis: Adhi M.Daryono

Dok. MI

PELARANGAN pengoperasionalan transportasi daring di sejumlah dearah seperti di Jawa Barat seharusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubngan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Meski regulasi tersebut sudah dianulir oleh Mahkamah Agung, tetapi masih berlaku 3 bulan sejak amar putusan.

Maka dari itu , terkait dengan pelarangan pengoperasionalan taksi daring di Jawa Barat harus berdasarkan aturan peraturan menteri perhubungan tersebut. Hal itu, menurut Plt Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hindro Surahmat usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, di Gedung DPR , Jakarta, Kamis (12/10).

Hindro mengatakan setelah adanya pelarangan taksi daring di sejumlah daerah termasuk baru - baru ini di Jawa Barat, Kemenhub rencanannya memanggil seluruh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi termasuk Kepaa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan kebijakan pelaranagan pengoperasionalan serta melakukan razia taksi daring. "Makanya hari ini kami akan memanggil seluruh kepala dinas untuk rapat,"kata Hindro.

Terkait dengan pembahasan peraturan baru pengganti Permenhub Nomor 26 Tahun 2017, Hindro menargetkan 17 Oktober ini sudah mencapai tahap finalisasi. Sehingga sebelum 1 November atau pada saat permenhub tersebut sudah tidak berlaku lagi berdasarkan pututsan MA, peraturan baru terkait taksi daring sudah terbit. "Sudah finalisasi mudah-mudahan tanggal 17 ini selesai," katanya.

Hindro mengungkapkan konsep pada peraturan yang baru ini tidak jauh berbeda dengan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 yang sudah dianulir oleh MA. "Seperti tarif batas atas bawah itu daerah mengusulkan kita menetapkan. Konsepnya seperti itu tidak jauh berbeda," ujarnya.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Instite for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, pembatasan pengoperasionalan taksi daring yang banyak dirugikan adalalah masyarakat. "Kalau pemda ini justru menghambat perkembangan dari transportasi daring justru yang terkena dampaknya (merugikan) adalah masyarkat,"kata Enny. Sebab, lanjut dia kebutuhan transportasi publik adalah kebutuhan dan keniscayaan jika dilihat dari sisi demandnya.

"Yang dibutuhkan adalah regulasi yang bisa memayungi dua penyedia transportasi secara berkeadilan. Kalau misalnya penyedia transportasi konvensional diberikan beban untuk membayar pajak, hal yang sama dibebankan kepada penyedia transportasi daring. Sehingga nanti masyarakat yang akan memilih mana yang lebih efektif untuk menunjang kegiatan aktifitasnya," kata Enny.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalu Dinas Perhubungan Jawa Barat mengeluarkan aturan terkait dengan pelarangan pengoperasian angkutan transportasi daring. Dinas Perhubungan Jawa Barat pun melakukan razia terhadap moda angkutan transportasi daring yang masih beroperasi. (OL-3)

Komentar