Humaniora

Komit Bantu Turunkan Angka Kebutaan

Kamis, 12 October 2017 11:59 WIB Penulis:

MI/SUMARYANTO

PERINGATAN Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day) tahun ini diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat, hari ini, 12 Oktober 2017. Peringatan ini ditandai dengan peluncuran Peta Jalan Percepatan Penanggulangan Gangguan Penglihatan (PGP).

Di dalam Peta Jalan PGP, peran Komite Mata Nasional (Komatnas) yang dibentuk Kementerian Kesehatan pada 2015 menjadi sangat signifikan.

Berikut ini wawancara Media Indonesia dengan Ketua Komatnas Andy F Noya.

Apa tujuan pembentukan Komatnas?
Komatnas bagian dari Kementeri­an Kesehatan. Dulu namanya Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK). Tugas utamanya membantu pemerintah menurunkan angka kebutaan di Indonesia.

Seberapa tinggi angka kebutaan di Indonesia?
Datanya sedang diperbarui. Namun, jika memakai data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2012, kebutaan di Indonesia peringkat kedua, di bawah Ethiopia. Kalau di Asia Tenggara, kita paling tinggi.

Mengapa bisa begitu?
Selama ini kita abai terhadap ancaman kebutaan. Mungkin karena kebutaan tidak langsung menyebabkan kematian.

Apa faktor penyebab gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia?
Terutama akibat katarak, refraksi eror, retinopati diabetik, glaukoma, dan childhood blindness.Namun, dari angka kebutaan versi WHO itu, 80% kebutaan di Indonesia akibat ka­tarak. Padahal katarak bisa di­sembuhkan melalui operasi.

Apa dampak tingginya angka kebutaan ini?
Tingkat produktivitas masyarakat menurun. Mereka yang mengalami gangguan penglihatan tidak bisa menjalani kehidupan secara optimal. Mereka juga akan menjadi beban bagi keluarga.

Bagi anak-anak yang mengalami gangguan refraksi, kalau tidak dibantu kacamata baca, pendidikan mereka akan terganggu. Banyak anak genius yang tidak bisa mengoptimalkan kemampuan mereka karena gangguan penglihatan. Padahal, mereka generasi penerus ini akan berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau kita abai, suatu hari Indonesia akan ‘dijajah’ bangsa lain.

Apa yang harus dilakukan untuk menurunkan tingkat kebutaan di Indonesia?
Semua pihak harus bergerak. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Selama ini kesadaran masyarakat sebenarnya sudah tumbuh.

Beberapa perusahaan aktif melakukan bakti sosial. Karena kebutaan di Indonesia 80% akibat katarak, kita fokus di situ dulu.

Akan tetapi, mengingat sekian tahun lamanya kita abai, jarak antara jumlah pengidap katarak dan jumlah operasi yang dilakukan belum seimbang. Kesenjangannya masih sangat tinggi. Di sinilah tugas Komatnas untuk membantu mendorong percepatan upaya penanggulangan tersebut.

Apa progres yang sudah dicapai?
Sekarang kita sudah memiliki data berasarkan Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) di 15 provinsi. Dengan data dari survei itu, kita bisa memetakan secara lebih akurat daerah mana yang harus mendapat prioritas penanganan. Baru-baru ini kami juga berhasil menuntaskan Peta Jalan Percepat­an Penanggulangan Gangguan Penglihatan.

Apa manfaat peta jalan tersebut?
Dengan adanya roadmap (peta jalan) yang sesuai dengan acuan WHO ini, kita punya panduan untuk langkah menuju Visi 2020, The Right to Sight, yakni inisiatif global yang dicanangkan WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) untuk mengeliminasi kebutaan. Indonesia turut menandatangani inisiatif global tersebut pada 2000.

Daerah mana yang tingkat ke­butaannya paling tinggi?
Berdasarkan survei cepat di 15 provinsi, Jawa Timur tertinggi. Dari jumlah penduduk berusia 50 tahun ke atas, prevalensi kebutaan di Jawa Timur mencapai 4,4%. Di­susul Jawa Barat dan Jakarta. Secara keseluruhan, tingkat rata-rata kebutaan di Indonesia mencapai 3%. Cukup tinggi. Rapor Indonesia masih merah.

Bukankah di Jawa Timur fasilitas kesehatan mata dan dokter ahli mata berlimpah?
Asumsinya begitu. Mungkin karena jumah populasinya yang tinggi dan kesadaran masyarakat soal kesehatan mata masih rendah.

Termasuk pengetahuan tentang operasi katarak sehingga banyak yang takut melakukannya. Perlu edukasi. Kemungkinan lain, kegiatan operasi katarak melalui bakti sosial di provinsi tersebut masih rendah.

Ini memang data tahun lalu, di saat operasi katarak masih bertumpu pada bakti sosial karena belum banyak yang memanfaatkan kartu JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) BPJS Kesehatan. Ke depan, dengan edukasi yang gencar dan koordinasi yang lebih baik, mudah-mudahan angka tersebut bisa ditekan.

Apa tantangan terbesar dalam upaya menurunkan tingkat kebutaan di Indonesia?
Akses untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Di banyak daerah, jumlah dokter spesialis mata sangat kurang bahkan tidak ada. Begitu juga tenaga perawatan mata di daerah-daerah sangat kurang.

Belum lagi ada dokter mata di daerah yang merasa periuk na­sinya terganggu jika ada bakti sosial di wilayahnya. Padahal, yang dibantu adalah masyarakat miskin yang jika tidak ada bakti sosial, tidak akan pernah datang ke dokter mata tersebut. Hal lain, dukungan dari pemerintah daerah juga belum maksimal.

Lalu apa yang harus dilakukan?
Sekali lagi, ini bukan urusan pemerintah semata. Semua pihak harus bergotong royong membantu menurun­kan angka kebutaan di negeri kita. Komatnas akan membentuk komite dae­rah untuk membantu pemerintah daerah melakukan koordinasi, edukasi, dan kegiatan operasi katarak.

Sebagai Ketua Komatnas, apa imbauan Anda kepada masyarakat?
Pertama, kita harus menyadari betapa pen­tingnya mata untuk dijaga dan dirawat.

Kedua, semua pihak yang melakukan kegiatan bakti sosial berkaitan dengan operasi katarak diharapkan mengirimkan data kepada Komatnas atau Kemenkes sehingga kita memiliki data nasional sebagai pegangan.

Ketiga, dalam melakukan kegiatan operasi katarak, semua pihak sebaiknya mengacu kepada data RAAB dan Peta Jalan PGP agar lebih terarah dan efektif. Selama ini kurang terkoordinasi sehingga ada daerah yang menjadi favorit, sementara ada daerah lain yang justru sangat membutuhkan operasi katarak tetapi tidak tersentuh.

Mudah-mudahan ke depan upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan akan lebih terkordinasi dan efektif. (H-1)

Komentar