Megapolitan

Si Insan dan Si Padu Dipandang Sebelah Mata

Kamis, 12 October 2017 10:37 WIB Penulis: Ssr/J-3

Tampilan aplikasi Qlue milik Pemprov DKI Jakarta yang berfungsi untuk menampung laporan dan keluhan dari masyarakat atas kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan. -- Dok. MI/Galih Pradipta

PEMPROV DKI Jakarta melengkapi sistem e-budgeting dan e-procurement dengan meluncurkan sistem online untuk audit dan whistleblowing atau pengaduan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah.

Namanya Sistem Informasi Pengawasan (Si Insan) dan Sistem Pengaduan Terpadu (Si Padu). Sistem itu dibuat untuk mempermudah audit transaksi keuangan dan nonkeuangan secara online. Dengan data tunggal, terintegrasi, dan transparan, kedua sistem itu diharapkan dapat mendukung ketercapaian indikator smart governance di DKI Jakarta.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Zainal, mengatakan Si Padu adalah sistem penanganan pengaduan atas pelanggaran, terutama yang akan menimbulkan kerugian negara/daerah. Aplikasi itu sekaligus juga sebagai alat partisipasi ASN dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Whistleblowing system merupakan suatu media bagi ASN dan masyarakat untuk dapat mengadukan berbagai tindakan-tindakan aparat pemerintah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Zainal, beberapa waktu lalu.

Latar belakang dibuatnya Si Insan, jelas Zainal, untuk memangkas pengawasan berlapis dan melibatkan berbagai instansi yang kadang kurang efektif untuk iklim kerja. Selain itu, semakin banyak pengawasan dikhawatirkan akan menambah celah korupsi. Karena sibuk secara prosedural, target pencapaian kerja juga bisa terganggu, termasuk untuk pelayanan warga dan kesempatan untuk berinovasi pun jadi terbatas.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI ingin berfokus pada ­upaya pencegahan penyelewengan dengan penguatan sistem. Si Insan yang baru diluncurkan akan berperan sebagai e-audit yang jadi bagian tak terpisahkan dari sistem e-budgeting, e-planning, e-procurement, dan lainnya.

Sementara itu, Si Padu digunakan sebagai media pengaduan untuk pelanggaran duga-an tindak pidana korupsi yang dicurigai terjadi di lingkungan Pemprov DKI. Warga bisa melaporkan mulai 2018. Laporan bisa disampaikan melalui situs Inspektorat.jakarta.go.id.

Untuk membuat laporan di Si Padu, pelapor harus mencantumkan nama jelas yang dibuktikan dengan KTP. Penyampaian laporan juga harus menyebut secara jelas pihak yang dilaporkan dan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Demi memudahkan penindaklanjutan laporan, warga juga diminta untuk menyertakan bukti-bukti yang dimiliki seperti dokumen, foto, atau video.

Soal ini bagi Hendro Supeno, warga yang pernah berurusan dengan sistem online, tetap memiliki kelemahan. Menurutnya, di balik semua sistem online itu ada manusia sebagai operatornya. Selagi manusia masih makan dan minum, semua bisa diatur.

“Contohnya absen elektronik dengan sidik jari yang pernah bobol di Balai Kota DKI. Pas sidak baru ketahuan, sial aja itu,” ujar Hendro.

Menurutnya, selama mental ASN Pemprov DKI masih seperti saat ini, sebaik apa pun sistemnya mudah diakali. (Ssr/J-3)

Komentar