Megapolitan

Pengelolaan Keuangan DKI Diperkuat

Kamis, 12 October 2017 10:37 WIB Penulis: Nicky Aulia Widadio

Aparat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI seusai mendapatkan pengarahan dari Gubernur DKI di Balai Kota. Mulai 2018 setiap transaksi keuangan di SKPD DKI Jakarta akan diawasi sistem audit elektronik (e-audit). -- MI/Ramdani

SISTEM pengelolaan keuangan di Provinsi DKI Jakarta makin diperkuat. Tahun depan (2018), setiap transaksi keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI Jakarta akan diawasi sistem audit elektronik (e-audit).

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menuturkan sistem e-audit merupakan penyempurnaan dari pengelolaan keuangan DKI Jakarta. E-audit tidak lepas dari sistem pengelolaan keuangan elektronik yang sebelumnya, seperti e-budgeting dan e-procurement. Saat ini, sistem e-audit masih dalam tahap penyempurnaan.

“Dengan demikian, DKI mempunyai data tunggal tentang pelaporan atas apa yang dikerjakan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut dari pemeriksaan,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Zainal menjelaskan, dalam e-audit, setiap SKPD diwajibkan mengunggah data anggaran, pembelian, serta data barang. Data harus diunggah secara real time.

“Nanti kita tinggal periksa. Nanti ada komunikasi (dengan SKPD) melalui sistem. Kita lihat apa yang dia buat sudah benar dan sesuai aturan belum? Tata kelola sudah benar belum? Pencatatan sudah benar? kalau sudah oke, ya sudah,” kata Zainal.

Selama ini, lanjutnya, audit transaksi dilakukan secara manual. Zainal mencontohkan permintaan data ke kelurahan, misalnya, bisa memakan waktu selama dua hingga tiga hari. Sementara itu dengan sistem e-audit, data masuk secara real time sehingga tim dari Inspektorat DKI bisa langsung menganalisis, meneliti, dan menguji data tersebut. SKPD yang tidak disiplin mengunggah data pun bisa diberi sanksi berupa teguran.

“Kita beri sanksi dan teguran. Teguran pertama, teguran kedua, lalu kita sanksi. Setelah teguran kan ada sanksi lagi. Kalau kita mengacu kepada perundang-undangan, berarti tidak melaksanakan ketentuan dari aturan. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegas Zainal.

Tantangan
Saat ini, Inspektorat DKI masih melakukan tahap sosialisasi kepada SKPD. Pada tahap awal penerapan di 2018 mendatang, diharapkan 50% dari total 42 SKPD yang ada di lingkup Pemprov DKI Jakarta menerapkannya.

Di antara yang menjadi fokus awal ialah terkait dengan transaksi di bidang pajak daerah, aset daerah, serta pengadaan barang dan jasa. “Ketiga poin itu paling strategis,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syarifuddin menilai penerapan e-audit semestinya tidak lagi memberi ruang bagi penyalahgunaan APBD DKI Jakarta sebesar Rp71,6 triliun.

E-audit justru melengkapi sistem pengelolaan keuangan secara elektronik yang telah ada sebelumnya, yakni e-budget dan e-procurement.

“Artinya sistem yang sekarang ini sudah ada diperkuat dan dipertajam lagi dengan e-audit. Jadi enggak ada lagi dana siluman karena sistem kontrolnya sudah berlapis-lapis,” ungkap anggota Fraksi Hanura itu.

Ia juga berharap penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan keuangan DKI Jakarta terus dikembangkan hingga masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang selanjutnya.

“Saya pikir, kalau ingin mengubah sistem yang ada sekarang, itu langkah mundur. Mudah-mudahan pemimpin yang baru akan mempertahankan sistem ini, bahkan menambah apa yang kurang,” harapnya.

Di mata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Rifkoh Abriani, adanya e-audit cukup menjanjikan agar kebocoran APBD DKI bisa diantisipasi.

Namun, dia mengingatkan, selama dua periode ada e-budgeting dan ­e-procurement, ternyata penyerapan anggaran pendapatan dan belanja dae-rah (APBD) rendah. Padahal, Pemprov DKI selama ini mengklaim sudah memiliki sistem penganggaran yang baik.

Fraksi PKS DPRD DKI mencatat ­realisasi belanja Pemprov DKI pada semester I 2017 yang baru mencapai 25,31%. Angka itu lebih rendah daripada realisasi belanja pada semester 1 tahun sebelumnya, yakni hampir 30%.

“Apakah DKI Jakarta kembali akan menjadi daerah dengan penyerapan belanja terendah di Indonesia? Padadahal sudah diklaim gunakan sistem e-budgeting yang baik,” sindir Rifkoh Abriani.

Keprihatinan senada datang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekretaris Fraksi PPP DPRD DKI, Belly Bilalusalam, menekankan agar Pemprov DKI segera menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) agar tak menghambat gubernur berikutnya.

“Sistemnya bagus, tapi kalau penerapannya atau SDM-nya payah, ya sama saja,” tandasnya. (J-3)

Komentar