Megapolitan

3.000-an Perusahaan Kemplang BPJS

Kamis, 12 October 2017 10:05 WIB Penulis: Drd/J-1

Ilustrasi

SEBANYAK 3.407 perusahaan di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) menunggak pembayaran iuran kepada BJPS Ketenaga­kerjaan dengan nilai mencapai Rp282,9 miliar. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jaksel meminta Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinkertrans) Kota Jaksel menin-dak perusahaan-perusahaan penunggak tersebut.

“Sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pekerja mereka, perusahaan harus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara tertib,” kata Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jaksel Agoes Masrawi di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, jika perusahaan menunggak iuran, penyelesaian masalah penunggakan akan melibatkan tiga institusi yakni Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten, Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Menurut Agoes, pelibatan tiga institusi itu sesuai dengan PP No 85/2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PP No 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

“Selain itu ada Permenaker No 23/2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara,” tegas Agoes.
Ia mendesak perusahaan-perusahaan yang menunggak itu agar segera menyelesaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para pekerja.

“Kami juga meminta Suku Dinkertrans untuk mendesak pihak perusahaan penunggak menyelesaikan tanggung jawab mereka,” katanya.

Di kesempatan berbeda, Kepala Suku Dinas Kertrans Jaksel Sudrajad mengatakan pihaknya tidak bisa bertindak sembarangan dan tindakan yang diambil terhadap perusahaan penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan harus dikembalikan kepada regulasi dan perangkat hukum yang jelas.

Dia menambahkan, tindak-an yang diambil Dinkertrans harus mengacu pada PP No 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi dan Permenaker No 23/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

“Perusahaan penunggak bisa dikenai sanksi administratif dimulai dengan teguran tertulis untuk 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan baru setelah 30 hari perusahaan akan dikenai denda,” jelas Sudrajad. (Drd/J-1)

Komentar