Ekonomi

Swasta Minta Dilibatkan dalam Proyek Hunian TOD

Kamis, 12 October 2017 09:10 WIB Penulis: Ahmad Punto

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman -- Dok. REI DKI

ASOSIASI pengembang properti, Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta mendesak Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR untuk melibatkan pengembang swasta dalam penggarapan hunian berkonsep transit oriented development (TOD). Saat ini pengembangan TOD masih dikuasai BUMN.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman menegaskan pengembang swasta nasional juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengembangan proyek hunian strategis tersebut.

"Walau bagaimanapun, pengembang swasta selama ini sudah menunjukan kemampuan dan komitmen membantu pemerintah dalam membangun hunian bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," ujar Amran dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (12/10).

Dengan membagi porsi pembangunan hunian berkonsep TOD, kata dia, diharapkan akan mendorong percepatan pengadaan hunian bagi masyarakat. Selain itu juga berpengaruh kepada gairah industri properti nasional yang saat ini sedang mengalami penurunan.

"Kalau pemerintah sudah memberikan proyek infrastruktur 100% kepada BUMN, pola itu jangan lagi dipakai untuk mengembangkan proyek hunian di stasiun–stasiun kereta api. Ada baiknya proyek hunian berbasis stasiun transportasi massal di Jabodetabek ini melibatkan pengembang swasta nasional," imbuh Amran.

Senada, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengungkapkan untuk menggerakan ekonomi Jakarta sekaligus pemerataan kue ekonomi, perlu adanya sinergi antara BUMN dan swasta nasional. Sinergi akan membuat sirkulasi ekonomi menjadi merata ke dunia swasta dan masyarakat umum.

"Kadin sebagai wadah dunia usaha sangat concern untuk menggerakkan ekonomi Jakarta, termasuk menggerakan kegiatan usaha UMKM di Jakarta. Kue pembangunan ekonomi semestinya tidak hanya untuk BUMN saja, tapi juga menetes sampai UMKM," terangnya.

Berdasarkan rencana yang diumumkan pemerintah, proyek hunian berkonsep TOD masih akan banyak dikembangkan. Kementerian BUMN berencana menyiapkan sebanyak 210.000 unit rumah susun di 74 stasiun kereta api Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan mengembangkan konsep tersebut.

Belum lama ini, Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan mengatakan setiap stasiun akan dibangun rumah susun dengan kapasitas 3.000-4.000 unit dengan peruntukan bagi MBR hingga menjangkau warga berpendapatan Rp1,5 juta per bulan.

Ketua Umum Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto, pada kesempatan lain menyatakan sangat mendukung jika pihak swasta dilibatkan dalam pembangunan hunian bagi masyarakat perkotaan.

"Memang seharusnya demikian. Cukup banyak pengembang swasata, terutama angggota REI yang berminat dan mampu untuk membangun itu. Dan Kementerian ATR sudah mengeluarkan Permen tentang TOD sekitar Agustus lalu, ini bisa menjadi pedoman daerah untuk merevisi,” kata dia. (OL-1)

Komentar