Humaniora

Pemerintah Targetkan Penaikan Usia Perkawinan

Rabu, 11 October 2017 19:33 WIB Penulis: Dhika Kusuma Winata

thinkstock

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menargetkan revisi peraturan dalam mencegah perkawinan anak. Deputi Pemenuhan Hak Anak KPPPA Lenny Rosalin mengatakan pihaknya saat ini tengah mengupayakan penaikan usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi minimal 18 tahun.

Karena itu, lanjutnya, upaya untuk merevisi aturan dalam Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan bakal terus didorong.

"Intinya sekarang semua upaya untuk mencegah perkawinan anak sedang berproses, termasuk revisi peraturan tentang perkawinan. Baik itu bentuknya Perppu atau yang lain. Dalam waktu dekat kami akan rapat dengan kantor sekretariat presiden untuk membahasnya," kata Lenny saat jumpa pers peringatan Hari Anak Perempuan Internasional yang digelar bersama Plan International di kantor KPPPA, Jakarta, Rabu (11/10).

Ia menambahkan selain penaikan usia perkawinan, pihaknya juga bakal mendorong dihapuskannya pasal terkait dispensasi pengadilan yang mengizinkan anak perempuan berusia di bawah 16 tahun menikah. Menurutnya, dispensasi tersebut menjadi salah satu ganjalan dari segi regulasi dalam mencegah perkawinan anak.

Lenny menyatakan hingga sekarang belum ada satu daerah pun di Tanah Air yang terbebas dari kasus perkawinan anak. Hal itu tercermin dari belum adanya kabupaten/kota yang berstatus layak anak. Pasalnya, sambung Lenny, untuk mendapatkan predikat layak anak salah satu indikatornya ialah kinerja daerah dalam menghapus perkawinan anak.

"Kalau sebuah kabupaten atau kota sudah masuk kategori layak anak berarti di daerah itu sudah tidak ada perkawinan anak," jelasnya.

Meski begitu, ia mengatakan sudah mulai bermunculan kemauan politik dari para kepala daerah. Ia mencatat sudah ada 327 kabupaten dan kota yang menyatakan komitmen untuk menyetop praktik perkawinan anak.

"Ini yang harus dijaga terus untuk bisa diimplementasikan hingga ke tingkat desa. Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam memeroleh predikat layak anak di antaranya inovasi dalam pencegahan perkawinan anak," ucapnya. (OL-6)

Komentar