Humaniora

Angka Kematian Ibu masih Tinggi

Rabu, 11 October 2017 08:23 WIB Penulis: Indriyani Astuti

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

SALAH satu yang menjadi permasalahan kesehatan bagi perempuan Indonesia ialah masih tingginya tingkat kematian ibu (AKI) akibat melahirkan. Kendati demikian, selama lima tahun terakhir angkanya terus menurun.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moelek dari 5.000 kematian per tahun, pada 2016 jumlahnya berkurang menjadi 4.912. Salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya AKI ialah makin tingginya penggunaan fasilitas layanan kesehatan untuk proses melahirkan.

“Saat ini sudah 86% ibu melahirkan di fasilitas kesehatan. Dengan begitu, kondisi kegawatdaruratan cepat tertangani,” ujar Menkes seusai membuka Seminar Nasional Dharma Wanita sekaligus penandatanganan kerja sama Dharma Wanita dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa.

Menkes mengakui, meski secara absolut jumlahnya menurun, secara survei AKI karena melahirkan tetap tinggi. Apabila dihitung dengan survei indikator kesehatan nasional, angkanya mencapai 306 orang per 100 ribu.

Direktur Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Eni Gustina mengatakan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014-2019, Indonesia menargetkan AKI turun menjadi 276 per 100.000 kelahiran. “Sementara itu, ibu hamil terus bertambah setiap tahun,” tuturnya.

Ia tidak memungkiri bahwa kematian ibu akibat melahirkan dipengaruhi faktor kesehatan masing-masing. Antara lain hipertensi, infeksi, anemia, termasuk kurangnya gizi. Tetapi, tambahnya, ada juga akibat faktor lain.

“Kematian ibu bukan hanya karena akibat kondisi kesehatan. Tetapi, ada faktor lain. Misalnya, akses transpostasi karena ibu hamil bertempat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Selain itu, juga karena faktor sosial, Misalnya, masih banyak masyarakat di perdesaan yang ingin melahirkan di rumah,” terang dia.

Akreditasi puskesmas
Terkait dengan masih tingginya AKI, lebih jauh Eni menyampaikan agar sosialisasi serta pelayanan fasilitas kesehatan harus lebih ditingkatkan. Dengan demikian, semua masyarakat dapat mengaksesnya. Terutama, ujarnya, pada puskesmas-puskemas yang berada di daerah terpencil.

Ia juga mengungkapkan, untuk menjamin kualitas layanan kesehatan, Kemenkes tengah berupaya mengakreditasi fasilitas layanan primer, yakni puskesmas dan rumah sakit. Sekain itu, pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan.

“Tahun ini dari 9.000 puskesmas yang ada, sebanyak 1.507 puskesmas di antaranya sudah terakreditas A,” ujarnya.

Sementara itu, dalam mewujudkan kesehatan ibu dan perempuan, salah satu yang berpengaruh adalah jaminan kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bekerja sama dengan Dharma Wanita untuk menyosialisasikan program JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) sekaligus berupaya menguatkan promotif preventif bagi peserta JKN-KIS.

“Dari kerja sama ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) yang pada 2019 ditargetkan semua masyarakat di Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya A Rusady. (H-2)

indriyani@mediaindonesia.com

Komentar